Gemapos.ID (Jakarta) - Pusat Kajian Politik (Puskapol) Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial Politik (LPPSP) FISIP UI menyatakan Partai Amanat Nasional (PAN) masuk koalisi Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Amin Maruf diharapkan memudahkan pengambilan keputusan.
Hal ini seperti pemutusan kebijakan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
"Ada upaya dari kalangan koalisi parpol tersebut menolak pembicaraan ini dikaitkan dengan adanya rencana amendemen UUD 1945 yang memang juga ramai dibicarakan," kata Direktur Puskapol LPPSP FISIP UI, Aditya Perdana di Jakarta pada Kamis (26/8/2021).
Amandemen UUD 1945 diakui perlu dibicarakan oleh partai politik (parpol) untuk melakukan perbaikan pengelolaan negara. Namun, ini disesalkan tidak melibatkan publik.
“Pemerintah dan koalisi parpol pemerintah terkesan masih belum terbuka dan masih alergi untuk memperdebatkan hal ini sebagai isu yang penting," ujarnya.
Aditya juga menyadari persoalan masa jabatan Presiden Jokowi yang berakhir pada 2024 dapat dibicarakan parpol lantaran ini diperkirakan masa pandemi Covid-19 masih dialami Indonesia. Kondisi ini membuat persiapan pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan parpol bersama.
“Koalisi Pemerintahan ini dapat sepenuhnya mendukung dan menggerakkan organisasi partai dan kader-kader di pemerintahan eksekutif (pusat dan daerah) untuk berada dalam rel yang sama, bukan demi kepentingan masing-masing parpol dalam rangka persiapan Pemilu 2024," ujarnya.
