Komisi V DPR RI Minta Bendungan Karian Segera Diselesaikan

WhatsApp_Image_2020-02-20_at_21_32_04_(1)
WhatsApp_Image_2020-02-20_at_21_32_04_(1)
Lebak - Komisi V DPR RI meminta Pemerintah Kabupaten Lebak dan Pemerintah Provinsi Banten agar terlibat aktif membantu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam rangka percepatan pembangunan Bendungan Karian, khususnya dalam melakukan pembebasan lahan. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke Bendungan Karian di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, Banten (20/02). “Kita dengar tadi cerita dari Wakil Bupati Lebak dan Kepala Balai (BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian_red) bahwa hampir saja Banten ini tenggelam habis, untung saja ada bendungan (Karian), yang meskipun belum kelar sudah mampu mengatasi banjir di Banten, yang penting bagaimana semua bekerja sama agar bendungan ini bisa diselesaikan dan dapat dirasakan manfaatnya,” tutur Ridwan Bae. Seperti diketahui bahwa pada 1 Januari 2020 telah terjadi banjir bandang di daerah aliran sungai Ciberang, sehingga menimbulkan longsor yang merendam enam kecamatan di daerah hulu sungai tersebut yaitu, Cipanas, Lebakgedong, Sajira, Curugbitung, Maja dan Cimarga. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) CIdanau-Ciujung-Cidurian (C3) Tris Raditian mengatakan bahwa pada saat kejadian banjir, Bendungan Karian telah mampu meminimalisir dampak banjir di daerah hilir Sungai Ciberang. “Elevasi muka air banjir yang terjadi dilokasi pembangunan Bendungan Karian (upstream coverdam) adalah +38,5 meter, sedangkan elevasi upstream coverdam eksisting +39,00 meter, sehingga mampu mencegah dampak banjir yang meluas ke daerah hilir,” tutur Tris Raditian. Tris mengatakan, apabila bendungan tersebut selesai, maka dapat mengendalikan banjir di daerah hilir yang merupakan kawasan strategis dengan infrastruktur penting seperti jalan Tol Jakarta-Merak, Kawasan Industri Terpadu, dengan kapasitas tampungan banjir sebesar 60,8 juta m3. Menanggapi kekhawatiran Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi mengenai saluran-saluran irigasi yang rusak yang berpotensi mengganggu hasil panen pada lahan pertanian di Kabupaten Lebak, Tris mengatakan bahwa dalam kondisi darurat pihaknya telah melakukan langkah-langkah pembersihan pintu-pintu irigasi yang tertutup lumpur dan juga membuat saluran irigasi darurat untuk sementara waktu. Selain itu juga pihaknya telah menyalurkan 6000 kantung pasir, 715 bronjong dan 200 bahan banjiran. Sementara itu untuk penanganan lanjutan, BBWS C3 sedang melakukan desain perkuatan pada beberapa tebing sungai dan melakukan desain 3 unit sandpocket pada bagian hilir. Selain itu juga melakukan desain rangkaian sabodam pada bagian hulu. “Penanganan-penanganan yang kami lakukan hanya bersifat teknis, namun untuk mengamankan daerah hulu yang sangat mempengaruhi banyaknya sedimentasi, kami mohon kepada pemerintah daerah untuk dapat mengurangi pemukiman pada daerah aliran sungai,” tambah Tris. Saat ini progres pembangunan Bendungan Karian telah mencapai 58 persen sedangkan pembebasan lahan 57,06 persen. Bendungan ini memiliki kapasitas tampung 314.7 juta m3 dan luas genangan maksimum sebesar 1,740 hektar yang dapat dimanfaatkan untuk menambah kebutuhan suplesi ke Daerah Irigasi (DI) Ciujung dengan luas 22.000 hektar. Selain irigasi, Bendungan Karian juga akan menyuplai air baku untuk kebutuhan rumah-tangga, dan industri 9 kota/kabupaten di Provinsi Jakarta dan Banten sebesar 14,6 m3/detik melayani lebih dari 5 juta jiwa. Pembangunan Bendungan Karian dimulai sejak Oktober 2015 dengan anggaran Rp 1,3 triliun dan dikerjakan oleh kontraktor pelaksana Daelim Industrial Co, LTD-PT. Wijaya Karya (Persero)-PT. Waskita Karya (Persero) Joint Operation. Bendungan tersebut juga memiliki potensi sebagai tujuan wisata air di Kabupaten Lebak serta pembangkit energi listrik sebesar 1,8 megawatt melalui Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH). Turut mendampingi rombongan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI tersebut yaitu, Kepala Pusat Air Tanah dan Air Baku Ditjen SDA Iriandi Azwartika, Direktur Rumah Umum dan Komersial Ditjen Penyediaan Perumahan Moch. Yusuf Hariagung, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VI Ditjen Bina Marga Hari Suko Setiono dan Kasatker Pelaksana BPPW Ditjen Cipta Karya Andreas Budi Wirawan.(AAN)