Gemapos.ID (Jakarta) - PDI Perjuangan menyatakan wacana masa jabatan presiden tiga periode dinilai bukan dan sikap partai politik (parpol) tersebut.
Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai mereka adalah orang yang mau cari muka, orang yang menampar mukanya, dan orang yang ingin menjerumuskannya.
“Jadi, kalau subjeknya saja sudah tidak mau, saya kira sangat tidak elok konstitusi kita dipermainkan hanya kepentingan orang per orang saja," kata Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah di Jakarta pada Minggu (20/6/2021).
Usulan presiden dipilih oleh MPR juga ditolak PDI Perjuangan. MPR hanya akan diwacanakan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
“MPR menetapkan GBHN guna pembangunan nasional terus berlanjut,” ucapnya.
Dengan demikian, jika presiden berganti, maka program pembangunan nasional tidak berhenti. Apabila amandemen UUD 1945 diarahkan kepada perubahan masa jabatan presiden, maka PDI Perjuangan akan menarik diri dari pembahasan tersebut.
“Ini jelas jauh dari pandangan dan sikap politik baik di MPR dan PDIP," tuturnya.
Sementara itu Direktur Komunikasi Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Ade Armando mengemukakan sebagian besar massa pemilih PDIP mendukung Jokowi maju di Pilpres 2024, sebesar 66%.
Begitu pula pemilih partai non parlemen mendukung Jokowi maju tiga periode sebesar 60%.
“Massa yang menolak Jokowi maju tiga periode berasal dari pemilih Partai Gerindra sebesar 78%, PKS sebesar 78%, dan Partai Demokrat sebesar 71%,” tuturnya.
Warga yang belum memiliki pilihan partai politik sebesar 60%, pemilih Partai Golkar sebesar 54%, dan PKB sebesar 51%.
