Gemapos.ID (Jakarta) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menyatakan pengumuman dan pendaftaran rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2021 belum dibuka sampai Senin (31/5/2021).
Hal ini lantaran persiapannya belum selesai dilakukan Kemenpan RB dan BKN.
“Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera disampaikan (jadwal pendaftaran CPNS),” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik (HUKIP) Kemenpan RB Mohammad Averrouce pada Senin (31/5/2021).
Namun, persiapan apa yang dimaksud tidak disebutkan Kemenpan RB secara jelas. Kementerian ini hanya menyebutkan pengumuman rekrutmen CPNS dan jadwal pembukaan pendaftaran seleksi pegawai negeri sipil belum pasti.
Sebelumnya, Kepala BKN Bima Haria Wibisana juga mengumumkan jadwal pelaksanaan seleksi CPNS masih belum ditentukan, sehingga ini akan diinformasikan lebih lanjut.
Hal ini terjadi akibat beberapa peraturan pengadaan CPNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) non-Guru, dan PPPK Guru Tahun 2021 belum ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana tertulis dalam surat bernomor 4761/B-KP.03/SD/K/2021.
BKN juga masih menunggu usulan revisi penetapan kebutuhan (formasi) oleh beberapa instansi, sehingga jadwal pelaksanaan rekrutmen CPNS batal pada akhir Mei 2021.
Kepala BKN telah berkirim surat kepada pejabat pembina kepegawaian (PPK) meminta penyiapan rencana kegiatan dan anggaran pelaksanaan seleksi kompetensi dasar CPNS. Selain itu seleksi kompetensi PPPK non-Guru sesuai dengan penetapan formasi yang tersedia.
Biaya seleksi kompetensi PPPK Guru Tahun 2021 akan dibebankan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek).
Setiap instansi pusat dan daerah diwajibkan membuka rekrutmen dengan membentuk Tim Panitia Seleksi Pengadaan Instansi, Petugas Verifikasi, Petunjuk Teknis Verifikasi, dan Petugas Helpdesk instansi.
Selain itu tiap instansi yang akan menggunakan gedung BKN Pusat, kantor regional BKN, dan unit penyelenggara teknis BKN sebagai lokasi ujian wajib mengajukan usulan paling lambat sampai 4 Juni 2021.
“(Surat itu) ditujukan kepada kepala BKN melalui kepala pusat pengembangan sistem seleksi untuk instansi pusat dan kepala kantor regional BKN setempat untuk instansi daerah,” isi surat tersebut.
