Gemapos.ID (Jakarta) - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mendatangi Bareskrim Polri guna memberikan pendapat ahli tentang dugaan kebocoran data 279 juta Warga Negara Indonesia (WNI) di BPJS Kesehatan.
Namun, lembaga ini tidak bersedia apa saja yang dibicarakan dengan Polri lantaran itu bukan kapasitasnya
"Yang bisa kami sampaikan bahwa sampai saat ini kami masih penyelidikan," kata Kepala Pusat Operasi Keamanan BSSN Brigjen TNI Ferdinand Mahulette pada Senin (24/5/2021).
Pertemuan ini tidak diketahui bersama BPJS Kesehatan. Bareskrim Polri mengaku penyelidikikan kasus dugaan kebocoran data pribadi 279 juta WNI sedang dilakukannya.
Salahsatu langkah ini akan dilakukan dengan pemanggilan Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti pada Senin, 24 Mei 2021.
Suatu kabar dugaan kebocoran data pribad sebanyak satu juta dari BPJS Kesehatan yang diunggah suatu akun di forum bebas online. Akun ini bernama Kotz memberikan akses unduh secara gratis untuk dokumen data satu juta penduduk sebesar 240 megabit (Mb) sejak 12 Mei 2021.
Akun Kotz mengklaim mempunyai data 270 juta data lebih yang dijual seharga US$6.000.
Bareskrim Polri sedang menyelidiki dugaan kebocoran 279 juta data pribadi WNI dengan meminta klarifikasi sejumlah pihak. Hal ini diperintahkan kepada Dirtipidsiber untuk melakukan penyelidikan.
Saat ini Bareskrim Polri sedang menyiapkan administrasi penyidikan (Mindik) sebagai dasar hukum melaksanakan tugas di lapangan.
"Sedang dipersiapkan administrasi penyidikan untuk legalitas pelaksana anggota di lapangan," ujar Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Adriansyah pada Minggu (23/5/2021).
Upaya penelusuri kebocoran data pribadi WNI juga dilakukan oleh Kementerian Kominfo, BPJS Kesehatan, dan Dirjen Dukcapil Kemendagri.
