SBY-AHY Didorong Minta Maaf ke Presiden Jokowi

Harits Hijrah Wicaksana
Harits Hijrah Wicaksana
Gemapos.ID (Jakarta) - Petinggi Partai Demokrat didorong meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara terbuka dan resmi. Mereka adalah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). "Tidak terbukti adanya intervensi Pemerintah usai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menolak KLB Demokrat, di Deli Serdang," kata Pengamat Politik, Harits Hijrah Wicaksana pada Minggu (4/4/2021). Permohonan maaf ini merupakan bentuk pendewasaan dan pendidikan politik bagi masyarakat lantaran sebelumnya AHY membangun narasi-narasi tendensius. Dia juga menyatakan tingkat demokrasi menurun sampai Pemerintahan Jokowi dibilai zalim dengan mengintervensi Partai Demokrat. Padahal, Jokowi dinilai Harits tidak mengetahui kekisruhan di Partai Demokrat. "Semuanya itu terbukti setelah Kemenkumham menolak KLB Deli Serdang dan demokrasi lebih baik zaman Jokowi dibandingkan SBY," ujarnya. Sebelumnya, SBY dan AHY menuding kekisruhan dan pertikaian yang terjadi di Partai Demokrat akibat campur tangan pihak Istana yang dikaitkan dengan Presiden Jokowi. AHY juga mengemukakan penyelenggaraan KLB Partai Demokrat di Deli Serdang mendorong penurunan kualitas demokrasi di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam pidatonya ke masyarakat Dari tuduhan ini juga dikirimkan surat oleh AHY kepada Presiden Jokowi secara terbuka. Namun, keputusan penolakan Kemenkumham atas hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumut, ucap Harits, membantah tudingan-tudingan SBY dan AHY ke Jokowi. Jadi, pemerintah tidak campur tangan dan independen terhadap KLB Partai Demokrat di Deli Serdang. "Kami berharap SBY-AHY legowo meminta maaf kepada Jokowi dan bukan hanya mengucapkan berterima kasih dan apresiasi. Permintaan maaf itu sebagai kesatria juga seorang negarawan," ucapnya. AHY juga harus memberikan pernyataan bahwa tingkat demokrasi di Indonesia lebih dewasa dan lebih baik karena Pemerintah Jokowi berada di koridor yang benar. Malahan, perjalanan demokrasi pada era Pemerintahan Jokowi sangat baik dibandingkan era SBY. Hal ini didasarkan pada era Presiden SBY terjadi banyak KLB parpol.