Gemapos.ID (Jakarta) - Pakar Politik dari LIPI Siti Zuhro menyatakan pemerintah bertanggungjawab menjaga stabilitas politik di Indonesia atas KLB Partai Demokrat (PD) di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut). Karena ini dibutuhkan untuk melakukan pembangunan.
Kondisi belakangan ini harus diperhatikan oleh pemerintah lantaran sistem multipartai bukan tanpa konsekuensi logis. Jadi kompetisi antarpartai politik harus dikelola secara matang.
Hak otonom harus diberikan kepada para kader partai supaya persaingan atau kompetisi di internal partai. Jika itu terlaksana, maka sumber daya yang dimunculkan juga bagus misalnya persaingan di kontestasi pemilihan umum (Pemilu)
Meskipun saat ini kursi parlemen didominasi oleh partai politik pendukung pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), Namun, KLB Partai Demokrat (PD) bisa bertujuan agar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sendirian.
Kisruh PD harus menjadi pelajaran berharga bagi semua pengurus partai pemenang Pemilu 2019 agar menentukan sikap yang pasti yakni oposisi atau pendukung pemerintah.
Jika sikap tegas ditampilkan oleh partai yang didirikan PD sejak awal, maka kejadian itu akan mendapat simpati luar biasa dari masyarakat. Kalau partai penyeimbang tidak jelas.
