PD Khawatir Senasib dengan PDI

Herman Khaeron
Herman Khaeron
Gemapos.ID (Jakarta) – Sikap Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang memberikan penjelasan ke publik secara langsung untuk menjaga kelangsungan dan masa depan partai politik (parpol) tersebut. Walapun demikian, dia dinilai tetap menghormati keberadaan Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Bagaimanapun akhirnya melibatkan tangan-tangan pemerintah," kata Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya di Jakarta pada Jumat (5/2/2021). Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPKPD) dinilai bukan konflik internal saja. Hal ini bisa menjadi kejadian berulang seperti Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Medan, Sumatera Utara (Sumut) pada 22 Juni 1996. Kongres ini berhasil mengganti Megawati Soekarnoputri sebagai ketum DPP PDI. “KLB ini konflik antara kubu Megawati dan kubu Suryadi, tetapi ada campur tangan dan pelibatan pihak eksternal dalam hal ini elemen pemerintah," ujarnya. Riefky meneruskan jika KLB PD tetap diselenggarakan, maka ini tidak sesuai dengan AD dan ART. Selain itu tidak memperoleh persetujuan Majelis Tinggi PD. Apabila KLB PD dianggap sah dan disahkan oleh Kemenkumham, maka sejarah PD selesai. “Para kader PD akan berduka apabila GPKPD berhasil mengukuhkan Moeldoko menjadi ketum parpol tersebut,” jelasnya. Sebelumnya, AHY mengungkapkan pengambilalihan PD oleh sejumlah orang di lingkaran Presiden Jokowi. Kemudian, dia menyurati Jokowi untuk mengkonfirmasi kebenarannya. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko diduga terlibat dalam perebutan posisi ketum PD. Namun, ini dibantahnya lantaran dia tidak berhak dan tidak bisa melakukannya. Namun, Moeldoko mengakui bertemu dengan kader-kader PD. Itu disebutkannya hanya berbicara santai sambil minum kopi. (moc)