Gemapos.ID (Jakarta) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan pembangunan smelter (pabrik pengolahan dan pemurnian mineral) katoda tembaga oleh Freeport baru mencapai 5,86% senilai US$159 juta.
Jadi, ini tidak memenuhi target pembangunan sebesar 10,5% pada 2020. “Kami melihat kesungguhan PT Freeport dalam melakukan program ini,” kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin di Jakarta pada Minggu (31/1/2021).
Apalagi, Freeport sudah menyiapkan lahan, uji-uji geoteknik, dan amdal. Perusahaan ini juga sedang membangun smelter precious metal refinery (PMR) yang mencapai 9,79% senilai US$19,8 juta. Padahal, target yang ditetapkan mencapai 14,29%.
Dengan demikian, Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam mengusulkan beberapa pembangunan smelter diambilalih oleh badan usaha milik negara (BUMN). Smelter ini sulit direalisasikan perusahaan penambang karena nilai investasi untuk pembangunannya sangat besar.
"Saya tanya perwakilan Freeport biayanya kurang lebih Rp52 triliun, sehingga saya sudah dua kali menyampaikan bahwa smelter ini harus dikerjakan atau dimiliki BUMN,” jelasnya.
Smelter yang dimiliki BUMN akan menjadi penyelenggara pertambangan, sehingga hasil penambangan dari perusahaan penambang harus melewati smelter tersebut. Hal ini meningkatkan nilai tambah hasil tambang di Indonesia.
“Kalau sudah masuk smelter, melalui beberapa proses maka sudah bisa diketahui ada emas, tembaga, dan lain-lain, sehingga nilai jualnya bisa lebih tinggi,” paparnya.
Dengan investasi yang tinggi, untuk membuat semacam BUMN pengolahan smelter dengan adanya.
Menurut Undang-Undang Minerba, Freeport berkewajiban untuk menyelesaikan pembangunan smelter pada tahun 2023. (m4)
