[contact-form][contact-field label="Nama" type="name" required="true" /][contact-field label="Surel" type="email" required="true" /][contact-field label="Situs web" type="url" /][contact-field label="Pesan" type="textarea" /][/contact-form]

[contact-form][contact-field label="Nama" type="name" required="true" /][contact-field label="Surel" type="email" required="true" /][contact-field label="Situs web" type="url" /][contact-field label="Pesan" type="textarea" /][/contact-form]

Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis, 6 Februari 2020. Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2020 dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi. Pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Rakornas Karhutla) yang di gelar di Istana Negara Jakarta pada hari Kamis 6 Februari 2020, Presiden kembali mengingatkan aturan main pengendalian karhutla yang telah dimulai sejak 2016.

Di depan beberapa Pimpinan Kementerian/Lembaga, Gubernur provinsi rawan karhutla, Pangdam, Danrem, Kapolda, Bupati/Walikota wilayah rawan karhutla, Kapolres, dan para stakeholder pengelola kawasan hutan maupun lahan, Presiden menekankan jika akan mencopot jajaran TNI dan Polri di daerah jika terjadi karhutla di wilayah teritori mereka. Aturan main ini dijelaskannya masih terus berlaku hingga saat ini. Meskipun demikian Presiden juga mengapresiasi kerja keras semua pihak yang telah menangani karhutla di berbagai daerah.

"Aturannya, saya ulang, khusus utk TNI dan Polri yang wilayahnya ada kebakaran besar, hati-hati Pangdam nya, Kapolda nya, Danrem nya, Dandim nya, hati-hati Kapolres nya. Tegas tegas saya sampaikan, pasti saya telepon ke Panglima, ke Kapolri kalau ada kebakaran di wilayah kecil agak membesar, saya tanya pasti, dandim nya sudah dicopot belum. Ya, pasti saya tanyakan, Pangdam sama Kapoldanya sudah diganti belum. Ini aturan main sejak 2016 dan berlaku sampai sekarang," ungkap Presiden.

Aturan main ini kembali diingatkan Presiden pada Rakornas ini karena ditakutkan jika ada Gubernur, Bupati, Walikota, Pangdam, Danrem dan Dandim baru, ada Kapolda, Kapolres baru yang masuk dalam daerah yang rawan kebakaran sehingga tidak tahu aturan main pengendalian karhutla yang sudah dibuat sejak 2016.

Selanjutnya Presiden juga mengingatkan bahwa tahun 2019 lalu luasan karhutla mencapai 1,5 juta hektare, meningkat dibandingkan tahun 2016 hingga tahun 2018. Hal ini mesti jadi perhatian semua pihak. Meskipun luasan karhutla di Indonesia masih di bawah karhutla tahun 2015 yang mencapai 2,5 juta hektare, serta jauh dibandingkan dengan karhutla yang terjadi di berbagai negara, namun Presiden tetap meminta semua pihak meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi dini.

"Kita tidak ingin seperti kebakaran di Rusia, yang sampai 10 juta, Brazil 4,5 juta, Bolivia 1,8 juta, Canada 1,8 juta, Australia kebakaran hutan tadi pagi saya cek 11 juta. Ada 500 juta satwa yang mati karena kebakaran. Berarti kehilangan plasma nutfah baik itu flora maupun fauna, ini yang kita tidak mau, kehilangan kekayaan yang tidak bisa dihitung dengan uang," jelas Presiden.

Presiden Jokowi pun meminta TNI Polri dan Kepala Daerah untuk memanfaatkan instrumen negara maupun pemerintahan di level tapak untuk penanggulangan karhutla. "Babinsa, Bhabinkamtibmas, beri tahu mereka, Gubernur, Bupati/Walikota, ada kepala desa, beri tahu mereka. Instrumen kita sampai di bawah itu ada. Jadi kalau ada satu api segera cari ember padamkan. Jangan sampai kita gunakan air yang berjuta juta ton dan tidak menyelesaikan, negara besar pun kesulitan padamkan api jika sudah membesar, di Australia juga sudah kewalahan," imbuh Presiden.

Solusi permanen pada upaya penanggulangan karhutla juga diminta Presiden untuk dirancang oleh Kementerian/Lembaga bersama Pemerintah Daerah, BNPB, dan TNI, Polri. Terutama untuk mengatasi karhutla di lahan gambut yang banyak terdapat di provinsi rawan karhutla seperti Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Utara, Sumsel, Kalsesl, Kalbar, Kalteng dan sedikit di Kaltim. Karhutla yang terjadi di lahan gambut adalah yang paling ditakutkan terjadi oleh Presiden. "Kalau sudah gede apinya, apalagi masuknya ke lahan gambut, lebih sulit lagi, kocorin berapa ton air pun juga atasnya aja yang apinya ngga ada, bawahnya masih panas, asap masih keluar," tambah Presiden.

Oleh karenanya pembasahan lahan gambut harus terus dijaga, pembuatan kanal harus dijaga betul agar lahan gambut tetap basah, terutama di daerah gambut yang mengalami penurunan muka air secara drastis dimusim kemarau. "Sekat kanal, timbun kanal, embung, sumur bor. Saya selalu dapat laporan berapa banyak yang kita kerjakan, Ini saya ikuti terus, juga penataan ekosistem gambut harus terus dilanjutkan secara konsisten," jelas Presiden.

Presiden juga meminta jajarannya tegas dalam mengatur pemanfaatan lahan gambut. Pemanfaatan yang menyalahi aturan harus ditindak tegas. Perusahaan pemilik konsesi pemanfaatan hutan di lahan gambut diminta lebih waspada mencegah lahan konsesinya dari karhutla. Jika sampai terjadi karhutla sangksinya harus tegas. "Diminta saja kalo itu dalam area konsesi, sudah, harus kita yang jaga, kalau tidak, yang namanya tempatnya air kemudian diganti dengan tanaman industri itu bahaya," terang Presiden.

Kemudian terkait solusi pembukaan lahan tanpa bakar, Presiden pun meminta agar dicarikan solusinya. Presiden telah mengetahui jika maraknya pembukaan lahan dengan cara membakar adalah untuk motif ekonomi, yaitu membangun kebun. "Memang laporan yang saya terima, 99 persen kebakaran hutan dan lahan itu terjadi karena ulah manusia yang disengaja untuk motif ekonomi, dan luas seluruh lahan yang terbakar hampir 80 persen langsung masuknya menjadi kebun, karena memang land clearing pembersihan lahan yang paling murah adalah lewat pembakara lahan, ini yang harus kita tata ulang kembali," jelas Presiden.

Kepada Menteri LHK, Presiden menginstruksikan agar reward/insentif, dan punishment diteruskan. Khusus untuk penegakkan hukum Presiden minta harus dilakukan dengan tegas, baik itu administratif, perdata, pidana, kepada siapapun pemiliknya. "Tahun-tahun kemarin sudah banyak yang terkena penegakkan hukum, sehingga kita harapkan menimbulkan efek jera baik itu perusahaan maupun perorarangan," lanjutnya.

Terakhir Presiden meminta agar frekeuensi patroli lapangan, ground checking, terutama di wilayah yang rawan kebakaran ditingkatkan, dan dimulai sedini mungkin sebagai antisipasi. Kerjasama semua pihak dari aparat pemerintah, penegak hukum dan masyarakat harus diteruskan dan ditingkatkan dalam upaya pengendalian karhutla.

"Tolong mulai diperintahkan kepada aparat, sehingga penguasaan lapangannya bisa betul-betul kita kuasai, baik pemerintah daerah, teritorial, Babinsa/Bhabinkamtibmas, betul-betul kerahkan dan melibatkan partisipasi masyarakat yang partisipatif," pungkas Presiden.

Rakornas karhutla ini dihadiri oleh Menkopolhukam Mahfud MD, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Idham Aziz, Kepala BNPB Doni Munardo, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan sekitar 300 tamu undangan.(AAN)