Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana, menilai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly harus dicopot oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Karena, dia telah menyampaikan pernyataan yang tidak valid soal keberadaan Mantan Calon Legislatif (Caleg) dari PDI Perjuangan Harun Masiku.
Yasonna sempat menyebut Harun masih berada di luar negeri, padahal Ditjen Imigrasi memastikan Harun telah berada di Indonesia sejak Selasa (7/1/2020).
"Faktanya dia telah berkata tidak sesuai dengan fakta terkait keberadaan Harun Masiku," katanya di Jakarta pada Selasa (29/1/2020).
Kebijakan ini juga sebagai tindaklanjut pencopotan Dirjen Imigrasi Kemenkumham Ronny Sompie terkait kasus Harun Masiku, yang keberadaannya sempat tak terdeteksi Ditjen Imigrasi.
"Bagaimana pun dia merupakan otoritas tertinggi Kementerian Hukum dan HAM," ujarnya.
Sebelumnya, Yasonna mengemukakan pencopotan Ronny Sompie dari Dirjen Imigrasi Kemenkumham supaya tidak ada konflik kepentingan dan memudahkan penyelidikan keterlambatan informasi kepulangan Harun Masiku.
Yasonna berencana membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap keterlambatan informasi kepulangan Harun Masiku dari Singapura.
Tim ini terdiri dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri, dan Ombudsman. (mam)
