Gemapos.ID (Jakarta) - Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta mengemukakan pembangunan MRT Jakarta fase 2 terancam mundur akibat beberapa masalah terjadi di pengerjaan paket kontrak CP202, CP205, dan CP206
Kejadian ini dipicu pandemi Covid-19, sehingga risiko tinggi terhadap keseluruhan proyek MRT Jakarta Fase 2,
"Kendala untuk CP 202 pembangunan Stasiun Harmoni-Mangga Besar mengakibatkan proyek strategis nasional itu molor hingga pertengahan 2027," kata William Sabandar, Direktur Utama PT MRT Jakarta (Persero) pada MInggu (18/10/2020).
Kendala lain dari CP 202 adalah para peserta lelang (kontraktor) pengerjaan proyek meminta waktu penyelesaian proyek yang lebih panjang. Karena, dalam evaluasi juga ditemukan risiko yang tinggi dalam konstruksi di lapangan.
Hal lainnya ditemukan untuk proyek CP 205 terkait perkeretapian dan rel. Para peserta lelang meminta perpanjangan waktu. Karena, isu kebijakan penggunaan produk komunikasi tertentu yang tidak bisa disediakan Kontraktor Jepang.
Kemudian, kendala terbaru yang ditemukan adalah peserta lelang melihat risiko interfacing (tumpang tindih) antar pekerjaan paket sipil dan paket sistem perkeretaapian.
Walaupun demikian, MRT Jakarta memutuskan tanggal pemasukan penawaran CP205 pada 26 Oktober 2020 dan telah meminta konfirmasi kesediaan para peserta lelang untuk memasukkan penawaran pada tanggal tersebut.
Sebagian peserta lelang telah memberikan konfirmasinya pada hari ini untuk mengupayakan yang terbaik guna memasukkan penawaran pada 26 Oktober 2020.
“Kami meminta komitmen penuh dan realisasi dari para Peserta Lelang untuk dapat memasukkan penawaran pada batas waktu yang telah ditentukan tersebut,” ujarnya.
Kendala CP 206 sudah sering dipromosikan kepada kontraktor-kontraktor Jepang untuk pengadaan kereta di MRT Jakarta fase 2. Namun, para kontraktor Jepang tidak tertarik terlibat dalam proyek CP206.
Kondisi ini terjadi akibat pembangunan MRT Fase 2 dibiayai oleh JICA ODA Loan dengan skema Special Terms for Economic Partnership (Tied Loan). Jadi, ini terikat dengan kriteria Kontraktor Utama harus berasal dari Jepang.
Namun, Kontraktor Jepang terlalu konservatif dan tidak siap untuk mengambil resiko pembangunan di area Fase 2,”ujar William.
"Kami berharap Pemerintah Jepang melalui JICA dapat mendorong para kontraktor-kontraktor untuk sektor rolling stok terlibat dalam pembangunan MRT fase 2," jelasnya.
Jika minat pelaku industri di Jepang kurang, maka opsi pengadaan melibatkan kontraktor internasional lainnya dari luar Jepang. Hal ini dapat dibuka dan disetujui bersama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang.
Sekedar informasi, pembangunan MRT Jakarta fase 2 sudah dikerjakan lewat CP201 untuk pengadaan Stasiun Thamrin dan Stasiun Monas yang sudah rampung sebanyak 8,3%. (moc)
