Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo mendampingi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (15/1/2020).
Hal ini dalam rangka koordinasi lintas kementerian dan lembaga membahas keamanan di perairan Natuna Utara yang merupakan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia.
Koordinasi dilakukan di atas geladak kapal perang KRI Semarang 594. Pada acara itu hadir Plt Gubernur Kepulauan Riau Isdianto, dan Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal.
Kemudian, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI Yudo Margono, dan Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Ronny Sompie.
Tidak ketinggalan perwakilan Kemenlu, Kemenhan, Kemenhub, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PPN/Bappenas, TNI, hingga Polri.
Sebelum rapat digelar Edhy dan Mahfud menyaksikan fly pass pesawat TNI AU dan sailing pass sejumlah kapal milik TNI AL, Bakamla, KKP, dan Polri yang berpatroli di perairan Natuna Utara.
Mahfud mengemukan dia bersama Menteri Edhy ke Natuna dalam rangka menindaklanjuti instruksi Presiden Jokowi bahwa kedaulatan Indonesia tak bisa ditawar.
Instruksi Presiden agar volume patroli ditingkatkan dan kita menjaga kedaulatan laut. “Kami melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga membahas mengenai pengelolaan Natuna ini," kata Mahfud di Natuna, Rabu (15/1/2020).
Tak hanya soal keamanan dan kedaulatan, rapat membahas upaya peningkatan pengelolaan sumber daya laut Indonesia khususnya di perairan Natuna. Di sini akan dibangun sentra kegiatan ekonomi dengan tetap menjaga keamanan laut kita.
“Kita akan memperbanyak nelayan kita di sini dengan tetap memprioritaskan nelayan-nelayan setempat," jelasnya.
Edhy menambahkan Kementerian KKP sedang meninjau kesiapan sarana dan prasarana penunjang kegiatan melaut para nelayan di Natuna. Hal yamg dimaksud seperti bantuan kapal, sarana pelelangan ikan, cold storage, solar, dan air bersih.
"Sebelumnya sudah ada bantuan puluhan kapal tapi dari fiber, mereka inginnya kayu,” ujarnya.
Pemerintah sudah menyanggupinya dan sedang dipersiapkan diberikan ke sana. Ke depan KKP akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan nelayan.
Nelayan di Natuna tidak hanya membutuhkan kapal yang mumpuni untuk melaut, Namun, mereka juga masih mengeluhkan kesulitan bahan bakar, cold storage, dan sarana pelelangan ikan.
“Sekarang ada SKPT (Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu) yang sudah dibangun pemerintah. Ke depan kita akan terus optimalkan SKPT ini," pungkasnya. (mam)
