Natuna, Gemapos, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mohamand Mahfud MD menyatakan pemerintah menjamin kehadiran negara di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini telah diinstruksikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Dari aparat-aparat pengaman pengelola kelautan itu sudah disiapkan, sudah ada instruksi agar aparat seperti Angkatan Laut, Bakamla, Pol. Air, KKP, dan sebagainya bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mengawal laut ini,” katanya usai rapat koordinasi di Kantor SKPT Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (15/1/2020).
Tidak hanya pembangunan lingkungan dan keamanan saja yang akan dibangun pemerintah untuk menjaga Natuna. Namun, ini juga akan dilakukan pembangunan Geopark.
“Bappenas (Badan Perencana Pembangunan Nasional) juga mau membangun pangkalan pertahanan terutama Angkatan Laut,” ujarya.
Sebelumnya, patroli di perairan Natuna akan ditingkatkan oleh aparat keamanan. Hal ini sesuai dengan instruksi Jokowi yang menyatakan kedaulatan tidak ada tawar-menawar.
“Ini saya berkunjung ke sini untuk menindak lanjuti pertama, instruksi Presiden pada tahun 2016. Presiden mengatakan bahwa kedaulatan tidak ada tawar-menawar, tetapi kita ini tidak sedang mempertahankan kedaulatan tetapi menjaga hak kedaulatan atas laut, jadi beda ini bukan perang,” ujarnya.
Pemerintah sudah menunjukan kesiapan patroli di mana sudah tersedia banyak kapal. Kemudian, ini akan dikoordinasikan lintas kementrian dan lembaga, serta hubungan pusat dan daerah mengenai pengelolaan Natuna ini.
“Oleh sebab itu yang hadir di sini ada dari Bappenas dan ada beberapa dari instansi yang nantinya yang akan melaksanakan instruksi Presiden,” jelasnya.
Kedua, pemerintah tidak hanya melakukan volume patroli tetapi mengisi kegiatan pemanfaatan sumber daya laut kita. Selain itu juga akan dilakukan pembangunan sentra-sentra kegiatan ekonomi.
Kemudian pemerintah Indonesia akan memperbanyak nelayan-nelayan atau kapal-kapal ikan di perairan Natuna. Hal ini buka menempatkan nelayan-nelayan dari luar perairan Natunan.
Prioritas diberikan kepada nelayan-nelayan setempat nanti akan dikoordinasikan dengan Pak Gubenur, Pak Bupati, dan Pak Walikota di sini,” tukasnya.
Nanti, Menteri Kelautan dan Perikanan akan mengkoordinasikan secara lebih detail bersama Pemda setempat. Secara umum kondisi sudah aman. kapal China sudah ada diluar Zona Ekonomi Eksklusif. (mam) .
