Sinyal Mengkhawatirkan dari IKN

ilustrasi (gemapos)
ilustrasi (gemapos)

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikono mengumumpkan pengunduran Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Bambang Soesantono dan Dhony Rahajoe pada Senin (3/6). Peristiwa tersebut kemudian memunculkan persepsi ada apa dengan IKN?

Tentu situasi tidak terduga itu menimbulkan semacam kekhawatiran atas megaproyek tersebut. Sinyal kekhawatiran atas pengunduran diri dua orang profesional itu juga lantaran dilakukan di saat sudah dekat dengan target-target awal IKN yang ditetapkan Presiden Jokowi, yakni akan digelar upacara HUT Kemerdekaan ke-79 RI di tempat itu.

Target itu sudah dikatakan Jokowi sejak 2022. Bahkan, Presiden optimistis pada Agustus 2024 IKN sudah menjadi kota modern yang hidup. Kemudian, target yang juga tak kalah ambisius ialah rampungnya istana presiden berikut empat kantor menteri koordinator pada Oktober 2024.

Terkait dengan alasan mengapa dua orang tersebut memutuskan mundur, tak serta merta disampaikan oleh Mensesneg. Meski diungkapkan bahwa keinginan mundurnya Bambang dan Dhony dikatakan sudah sejak lama. Tentu mundurnya dua orang profesional sekaligus bukan masalah biasa.

Pertama, usai Mensesneg mengumumkan pengunduran diri Bambang dan Dhony, disisi lain, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan upacara peringatan HUT ke-79 kemerdekaan RI kini memiliki dua opsi, yaitu di IKN dan Jakarta. Opsi ini seperti semacam bantahan akan optimisme presiden. Kenapa harus ada dua pilihan, ketika sebelumnya presiden dan bahkan juga pejabat lainnya yakin pelaksanaan peringatan tahunan kenegaraan itu bisa di IKN? Hal ini semacam terjadi penurunan optimisme.

Kemudian yang kedua. Meski masih dugaan, apa yang disampaikan politisi PDIP, Deddy Sitorus (3/6) soal Bambang dan Dhony yang diduga ‘Dimundurkan’ atau kasarnya dipecat. Politisi itu menilai, peberhentian itu terkait dengan target optimisme Presiden yang tak mampu mereka capai. Lagi-lagi kecurigaanya kemudian mengarah pada target capaian yang diinginkan Presiden yang disebut Deddy cukup ambisius.

Selanjutnya, ditugaskannya Menteri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono yang ditugasi Jokowi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala OIKN. Sebenarnya penunjukan tersebut wajar saja, karena memang sesuai bidang kementerian tersebut. Akan tetapi, asumsi masalah krusial timbul dari pernyataan Basuki yang mengungkapkan fokus tugasnya ialah segera memutus status tanah di IKN.

Persoalan penetapan status tanah sebagai sewa, jual, atau kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) pada dasarnya bertujuan untuk meyakinkan investor melakukan investasi di IKN. Keraguan investor sebenarnya terlihat dari jumlah realisasi investasi yang relatif rendah. Meski betul OIKN telah mendapatkan 330 letter of intention (LoI), yang terdiri atas sekitar 55% investor domestik dan sisanya dari Singapura, Jepang, Tiongkok, dan Malaysia. Terkait dengan nilai nyata investasi dari 2023 sampai Januari 2024 baru Rp47,5 triliun (dikutip dari Media Indonesia, Selasa, 4/6/2024).

Angka capaian investasi itu tentu masih jauh dari target Rp100 triliun investasi yang ditetapkan pemerintah pada akhir 2024. Padahal, Indonesia sudah mendapatkan 330 LoI. Lalu kenapa banyak yang mandek pada ‘intention’ alias sekadar minat?

Investasi pihak swasta tentu merupakan hal pokok jika ingin IKN benar-benar terwujud. Tanpa investor, kemungkinan proyek IKN bisa menjadi bencana APBN.

Kembali pada pernyataan Basuki terkait fokus kerjanya soal status tanah, yakni sewa, jual, atau KPBU. Tentu kita mesti waspada. Sesuai dengan Undang-Undang No 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN), status kepemilikan lahan bagi investor sesungguhnya hanya sewa karena HGB yang mereka kantongi tetap dengan jangka waktu, meskipun dapat mencapai 160 tahun.

Fokus kerja yang diemban Basuki sekarang ini perlu menjadi perhatian seluruh masyarakat, khususnya Dewan Perwakilan rakyat (DPR). Parlemen sebagai pihak yang menyetujui UU 21/2023 harus memanggil Plt Kepala OIKN untuk meminta kejelasan kelangsungan megaproyek itu berikut langkah-langkah terkait dengan status tanah dan investasi.

Melihat peristiwa mundurnya kepala dan Wakil Kepala OIKN tentu harus dilihat secara lebih komprehensif. Sinyal Kekhawatiran soal IKN mesti menjadi sebuah alarm untuk lebih memberikan perhatian terhadap megaproyek itu. Terlebih, penyediaan 36.000 hektare lahan bagi IKN pun hasil dari pelepasan kawasan hutan oleh Kementerian LHK. Ini berarti bukan hanya soal anggaran besar, tetapi juga pengorbanan soal lingkungan.

Sinya mengkhawatirkan yang terjadi di IKN saat ini, tentu diperlukan audit yang menyeluruh. Tujuannya tentu menjamin megaproyek ini berjalan sesuai prinsip yang digembar-gemborkan pemerintah.