Jangan Ambil Paksa Gaji Pekerja

ilustrasi (gemapos)
ilustrasi (gemapos)

Gelombang pro dan kontra hari ini begitu banyak muncul menyikapi kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Kebijakan ini dinilai memberatkan rakyat, baik pekerja maupun pemilik usaha. Apalagi hari ini kondisi ekonomi masyarakat yang kini lesu dan diperkirakan belum membaik hingga 2027, dimana aturan itu mulai diterapkan. Selain itu muncul kekhawatiran terkait pengelolaan oleh penghimpun dana

Kebijakan ini seakan menempatkan rakyat dalam kepungan biaya hidup yang makin mahal. Harga kebutuhan pokok yang kian tinggi, biaya pendidikan mahal, pemotongan gaji pekerja sebesar 3% untuk Tapera, dan ditambah wacana penaikan PPN menjadi 12% di 2025 dapat membuat kehidupan rakyat kian terimpit.

Jika melihat latar belakang munculnya perluasan Taper aini, kita harus ingat Presiden Jokowi pernah meluncurkan Program Satu juta Rumah pada 29 April 2015 di Ungaran, Semarang, Jawa Tengah. Menjadi salah satu program strategis nasional, program ini dimaksudkan untuk mengatasi tantangan kesenjangan antara kebutuhan rumah dan pasokan rumah atau backlog di Indonesia.

Karena kondisi tersebut, pemerintah kemudian menempuh dua pendekatan sekaligus dalam mewujudkan Program Satu Juta Rumah, yakni dari aspek pasokan dan permintaan. Dari aspek pasokan, pemerintah, misalnya, mempermudah pengurusan perizinan pembangunan perumahan bagi para pengembang.

Dari aspek permintaan, pemerintah menyelenggarakan sejumlah program pembiayaan kepada rakyat berpenghasilan rendah. Salah satunya adalah Tapera. Harusnya pas dan bagus secara prinsip.

Kemudian secara aturan, Iuran wajib Tapera tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera. Aturan terbaru itu diberlakukan setelah ditandatangani Presiden Jokowi pada 20 Mei 2024.

Besaran total iuran yang wajib disetorkan ialah sebesar 3%, dengan porsi 2,5% dari pekerja dan 0,5% dari pemberi kerja. Pada PP Tapera yang diteken Jokowi, gaji pekerja bakal dipotong 3% untuk simpanan Tapera mulai Mei 2027.

Aturan Tapera terbaru merevisi bahwa peserta iuran wajib Tapera kini bukan hanya PNS atau ASN dan TNI-Polri, serta BUMN, melainkan juga karyawan swasta dan pekerja lain yang menerima gaji atau upah.

Disahkannya aturan ini oleh banyak pihak dianggap tidak hanya akan membebani pekerja, tapi juga dunia usaha. Sehingga mereka menilai program wajib tersebut belum tepat diberlakukan. Apabila dipaksakan, dunia usaha akan sedikit dirugikan dan pekerja juga akan merasa sedikit pendapatan riil mereka hilang sebagian.

Satu lagi, pengetahuan masyarakat seputar manfaat apa yang akan didapat dalam jangka pendek bila penghasilan dipotong sebesar 3% untuk iuran Tapera belum jelas dipahami. Jika dibandingkan dengan iuran BPJS Kesehatan yang manfaatnya riil didapatkan jika peserta sakit. Sejatinya Iuran Tapera hampir sama dengan iuran BPJS Ketenagakerjaan atau Jamsostek yang benefit-nya didapatkan pekerja setelah pensiun atau berhenti. Namun, kontribusi pemberi kerja dalam BPJS Ketenegakerjaan lebih besar ketimbang iuran Tapera.

Kalau diperhatikan, Tapera malah mirip tabungan sosial. Pemerintah melalui Badan Pengelola Tapera menghimpun dana dari seluruh pekerja di Indonesia untuk dipakai sebagai pembiayaan bagi pekerja berkategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar mendapatkan fasilitas kredit perumahan terjangkau, tanpa uang muka, dan dengan bunga 5%.

Jadi, bagi pekerja yang tidak masuk kategori MBR, atau penghasilannya di atas Rp7 juta bagi yang belum menikah dan Rp8 juta bagi yang sudah menikah, tidak berhak mendapatkan fasilitas dari Tapera.

Kelas pekerja non-MBR alias kelas menengah inilah yang kerap dilupakan pemerintah. Di satu sisi tidak dapat membeli hunian subsidi, tetapi di sisi lain penghasilan mereka juga masih pas-pasan untuk membeli hunian nonsubsidi. Dengan kondisi itu mereka akan makin terbebani jika harus mencicil rumah sendiri, tapi juga masih harus menyisihkan uang untuk Tapera.

Pada sisi lainnya, pemerintah juga perlu menjamin kepastian lembaga yang bertugas menghimpun dana itu. Pengelolan dana Tapera dilakukan Badan Pengelola (BP) Tapera. Badan ini menetapkan alokasi dana pemupukan, pemanfaatan, dan cadangan untuk memastikan manfaat program Tapera dapat dirasakan semua peserta.

Pada sisi ini, masyarakat sudah pernah disajikan dengan beragam fraud yang terjadi pada banyak badan pengelola dana masyarakat, sebut saja Jiwasraya dan Asabri. Hal itu semakin membuat masyarakat semakin skeptis akan masa depan dana mereka yang ”diambil paksa”.

Jika memang secara prinsip menurut pemerintah kebijakan Tapera mampu menjadi solusi perihal keterjangkauan rumah, maka harus disiapkan dengan benar. Jangan sampai hanya membebani dengan mengambil paksa penghasilan semua kalangan masyarakat yang kebanyakan belum tahu kejelasan manfaatnya. Rakyat perlu tahu dan paham arahnya kemana. Karen kini kebijakan tersebut sudah ikut menyentuh pekerja swasta.

Sejatinya saat ini masyarakat lebih butuh kebijakan yang mampu menaikkan daya beli mereka daripada memaksakan iuran Tapera. Pemerintah sebaiknya fokus pada peningkatan pendapatan masyarakat sehingga daya beli membaik, bahkan makin kuat, bukan justru membebankan iuran tambahan untuk pembelian rumah pertama yang belum tentu juga jadi priroritas mereka. Ya tidak semua punya keinginan beli rumah karena berbagai macam alasan. Kalau kesehatan, sudah pasti semuanya butuh.

Banyak juga masyarakat yang merasa kewajiban pembayaran iuran Tapera sebagai hal yang sia-sia. Pendapat ini terutama muncul dari masyarakat yang memang belum punya rencana memiliki atau menambah kepemilikan rumah dalam jangka waktu tertentu.

Kalaupun sampai akhir masa keanggotaan peserta dapat mencairkan hasil pemupukan dana, imbal hasil yang didapat tidak dijamin lebih tinggi dari berbagai instrumen investasi yang tersedia di pasar keuangan.