Ekonom ABD Sebut Utang RI Masih Aman, Singgung Program Makan Siang Gratis

Ekonom Utama Departemen Riset Ekonomi dan Kerja Sama Regional Bank Pembangunan Asia (ADB) Arief Ramayandi. (foto:gemapos/cnbc)
Ekonom Utama Departemen Riset Ekonomi dan Kerja Sama Regional Bank Pembangunan Asia (ADB) Arief Ramayandi. (foto:gemapos/cnbc)

Gemapos.ID (Jakarta) - Posisi utang Republik Indonesia dinilai masih dalam kondisi yang relatif aman. Hal tersebut disampaikan oleh Ekonom Utama Departemen Riset Ekonomi dan Kerja Sama Regional Bank Pembangunan Asia (ADB) Arief Ramayandi. 

Arief berpendapat bahwa rasio utang negara sendiri tidak memiliki batasan yang jelas.

“Rasio utang sebetulnya tidak ada batasan yang baku. Rasio utang itu soal manajemennya,” kata Arief kepada wartawan di Jakarta, Kamis (16/5/2024).

Diketahui, rasio utang pemerintah pada 2023 tercatat turun menjadi 38,6 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dari sebelumnya 39,7 persen pada 2022. Sementara realisasi pembiayaan anggaran pada 2023 mencapai Rp359,5 triliun, turun 39,2 persen dibandingkan 2022.

Bank Dunia mengeluarkan standar rasio utang sebesar 60 persen. Kendati begitu, rasio utang Jepang bertahan di atas 200 persen terhadap PDB selama beberapa tahun terakhir. Amerika Serikat juga masih mencatatkan rasio utang di atas 100 persen setelah pandemi. Namun, kedua negara mampu menunjukkan pengelolaan utang yang baik.

“Jadi, tergantung kita ambil utang untuk apa, kita keluarkan untuk apa, dan apakah pengeluaran yang kita lakukan bisa mendapatkan imbal hasil pemasukan untuk membayar utang kita di masa mendatang,” ujar dia.

Arief turut menyinggung program makan siang gratis yang diusung pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka masih masuk akal untuk dilakukan.

Dia mengamini akan ada beban anggaran yang muncul imbas dari implementasi program tersebut. Namun, dia melihat kemampuan fiskal negara masih relatif kuat. Rasio penerimaan pajak yang berada pada level 10,2 persen pada 2023 juga masih mungkin untuk didongkrak ke depan.

“Potensi Indonesia untuk meningkatkan penerimaan negara itu masih besar, sehingga program seperti ini kalau dikelola efektif dan efisien, itu merupakan program yang bisa terbiayai,” jelas Arief.

Terlebih, defisit fiskal Indonesia masih di bawah target yang ditetapkan. Dia meyakini perekonomian Indonesia akan tetap baik-baik saja meski ada beban pengeluaran baru.

“Kalau kenaikan pengeluaran masih ada dalam rentang selisih penerimaan dan pengeluaran kita, kelihatannya (fiskal) akan baik-baik saja,” jelasnya.(ns)