Shortcut RUU Kementerian di Legislasi DPR

Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilu 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. (gemapos/akurat.co)
Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilu 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. (gemapos/akurat.co)

Usai beredar wacana penambahan jumlah kementerian dalam pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, kini hal itu dipertegas dengan Usulan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Tujuannya disebut oleh beberapa pihak sebagai upaya memuluskan wacana penggelumbungan jumlah kementerian itu. Hal itu terungkap dalam rapat perdana pembahasan revisi UU tentang Kementerian Negara di Badan Legislasi DPR RI. Padahal, revisi UU tersebut tidak termasuk Prolegnas Prioritas pada 2024.

Justru Revisi UU Kementerian Negara itu diyakini menyalip 47 rancangan undang-undang lainnya. Dua di antaranya RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana.

Perlu kawan-kawan tahu, salah dua RUU itu sudah mangkrak dalam waktu yang sangat lama. RUU PPRT itu sudah terkatung-katung selama dua dekade, sedangkan RUU Perampasan Aset tak tersentuh selama satu dekade lebih. Meskipun sekelas presiden Jokowi terus berupaya mendorongnya. Mungkin dorongannya kurang kuat kali yaa.

Pembuatan atau revisi undang-undang sejatinya bukan perkara rumit selama ada kemauan yang kuat. Tapi, faktanya, semua tergantung untuk kepentingan siapa sebuah undang-undang direvisi atau dibuat. Jikalau UU itu maunya elitenya elite, sepertinya pantang untuk disimpan dalam laci dan pasti satset jadi. Sebaliknya, kalau UU itu teramat jauh dari kepentingan elite, jangan terlalu berharap mendapat jalur cepat atau shortcut. Beitulah adanya.

Revisi UU Kementerian Negara yang dianggap sarat atas kepentingan berbagai elit, khususnya pihak partai pemenang, dipastikan tidak akan menemui halangan berarti. Karena seperti yang kita ketahui, sebagian besar partai politik di parlemen mendukung Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilu 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Keinginan untuk merevisi UU Kementerian Negara nampaknya terlihat sejalan dengan rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto yang ingin merangkul semua kekuatan politik. Wacana yang diembuskan kubu Prabowo bahwa jumlah kementerian akan ditambah dari 34 menjadi 40 kementerian dinilai sebagai upaya mengakomodasi partai-partai yang mendukung Prabowo-Gibran.

Upaya resvisi ini tentu menuai Pro dan kontra di lapangan. Para kritikus menyebut penambahan jumlah kementerian ini akan membuat postur kabinet bengkak, dan menyebabkan kabinet berjalan lamban, birokratis, dan memboroskan anggaran negara. Disisi lain, pihak-pihak yang pro menilai bahwa UU ini sudah teramat lama tidak direvisi dan berpotensi ketinggalan zaman, dan memang pantas untuk dilakukan revisi. Masak iyaa, iya aja deh

Salah satu pasal yang hendak diubah adalah Pasal 15. Dimana, pasal tersebut mengatur jumlah keseluruhan kementerian paling banyak 34 kementerian. Revisi Pasal 15 berbunyi 'perubahan jumlah kementerian ditetapkan sesuai kebutuhan presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan'.

Tidak hanya itu, ada Pasal 10 yang memuat frasa 'wakil menteri adalah pejabat karier dan bukan anggota kabinet' dalam penjelasan UU Kementerian Negara dihapus. Hasilnya, jatah untuk wakil menteri bisa dari non-karier sesuai dengan yang selama ini sudah berjalan di era Presiden Joko Widodo.

Meskipun revisi UU Kementerian Negara ini tak masuk dalam Program Prolegnas Prioritas, tapi revisi ini dikatakan mempertimbangkan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 79/PUU-IX/2011. Sehingga dianggap perlu untuk dilakukan revisi.

Terlepas dari apapun dasar revisi UU kementerian itu, proses pembuatan undang-undang sudah semestinya berlandaskan atas prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Perlu ada naskah akademik dan diskusi publik yang meluas sehingga publik memahami landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis di balik perumusan sebuah undang-undang.

Bukan malah kejar tayang dan melompati prioritas yang sudah ada. Hal ini tentu akan membuat kualitas legislasi di DPR akan sangat diragukan.

Seharusnya nggak ada istilah jalur cepat atau shortcut dan jalur lambat di DPR proses legislasi. Cukup itu berlaku di infrastruktur jalan saja.

Dasar pembuatan atau revisi atau pengesahan  undang-undang harus didasarkan pada kepentingan luas publik yang sangat mendesak, bukan sekadar akomodasi kepentingan para elite politik, apalagi elitenya elite yang hanya fokus hidupnya sendiri.(ns)