Ketua KPU kembali Dijatuhi Sanksi Peringatan DKPP Soal Ini

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari. (gempaos/KPU RI)
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari. (gempaos/KPU RI)

Gemapos.ID (Jakarta) - Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari kembali diberikan sanksi berupa peringatan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP. Selain itu, DKPP juga menjatukan sanksi yeng sama kepada enam anggota KPU RI lainnya, yakni Mochammad Afifuddin, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.

Sanksi peringatan tersebut berkaitan dengan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu ihwal peretasan data pemilih tetap (DPT) yang dilakukan akun anonim Jimbo pada November 2023 yang lantas dijual di situs Breach Forums. Jimbo mengklaim telah memiliki 252 juta lebih data pemilih yang bersumber dari Sidalih milik KPU.

Pelapor Hasyim dan anggota KPU lainnya ke DKPP adalah seorang wiraswasta bernama Rico Nurfiansyah Ali. Dalam aduannya, Rico menyinggung Hasyim dkk tidak melaksanakan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang melanggar prinsip akuntabel maupun profesional penyelenggara pemilu.

Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan, aplikasi Sidalih telah memenuhi standar sistem manajemen keamanan informasi data pemilih. Hasyim dan anggota KPU RI lainnya juga telah menindaklanjuti dugaan kebocoran data pemilih yang bersumber dari Sidalih sesuai prosedur, yaitu berkoordinasi dengan Bareskrim Polri, BSSN, BIN, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"DKPP menilai terhadap kebocoran data pemilih Sidalih, para teradu sepatutnya menindaklanjuti dengan memedomani ketentuan Pasal 46 UU Nomor 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi," kata Raka di ruang sidang DKPP, Jakarta, Selasa (14/5).

Beleid itu mengatur soal kewajiban pengendali data pribadi untuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3x24 jam kepada subjek data pribadi dan lembaga apabila terjadi kegagalan pelindungan data pribadi. Dalam hal ini, DKPP berpendapat seharusnya Hasyim dkk melakukan pemberitahuan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

"Hal tersebuts ejalan dengan prinsip jujur, kepastian hukum, tertib, terbuka, dan akuntabel selaku penyelenggara pemilu," terang Raka.

 
 
 

Adapun dalih Hasyim dkk bahwa dugaan kebocoran DPT tersebut belum dapat dibuktikan karena masih dalam penyeleidikan oleh Bareskrim Polri tidak dapat dibenarkan oleh DKPP berdasarkan etika penyelenggara pemilu.

"Menjatuhkan sanski peringatan kepada Teradu I Hasyim Asy'ari selaku Ketua merangkap anggota KPU, Teradu II Mochammad Afifudin, Teradu III Betty Epsilon Idroos, Teradu IV Parsadaan Harahap, Teradu V Yulianto Sudrajt, Teradu VI Idham Holik, dan Teradu VII August Mellaz masing-masing selaku anggota KPU terhitung sejak putusan ini dibacakan," pungkas Raka. (ns)