Kembalikan Integritas KPK

Tersangka kasus pemerasan di rutan cabang KPK. (foto:gemapos/KPK)
Tersangka kasus pemerasan di rutan cabang KPK. (foto:gemapos/KPK)

Perilaku korupsi di Indonesia masih menjadi momok yang menghantui perjalanan bangsa menuju lebih baik. Setidaknya sejak dua dekade lamanya negara menggunakan berbagai cara untuk bergelut melawan ganasnya tindakan korup.

Kelahiran Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi genderang perang melawan korupsi yang diinisiai pada masa pemerintahan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Tepatnya pada tahun 2003 lalu, KPK terbentuk berikut dengan payung hukumnya.

Dalam perjalanannya, KPK perlahan membangun kepercayaan publik sebagai ujung tombak memerangi korupsi. Di era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, kepercayaan terhadap KPK menanjak dengan tangkapan-tangkapan kelas kakap. Selama periode 2009-2010, empat menteri dan mantan terjerat jaring antikorupsi yang ditebar KPK.

Kendati demikian KPK beberapa kali diwarnai skandal dan kinerja yang dianggap buruk hingga mencoreng citra lembaga tersebut di mata publik. Pada 2011, masih di era Presiden SBY, tingkat kepercayaan terhadap KPK, menurut hasil survei Lingkaran Survei Indonesia, sempat anjlok ke bawah 50%.

Catatn sejarahnya, kepercayaan publik menurun dipicu oleh beberapa kasus, seperti munculnya dugaan kriminalisasi terhadap pimpinan KPK Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah. Disusul kasus korupsi yang melibatkan pimpinan Partai Demokrat, partai asal SBY. Tidak hanya itu, Ketua KPK periode 2007-2011 Antasari Azhar terseret kasus pembunuhan berencana Nasrudin Zulkarnaen, Direktur Utama PT Rajawali Putra Banjaran.

Rentetan kasus tersebut dinilai sebagai peringatan terhadap KPK agar tidak terlampau berani menyikat elite politik. Dampaknya, survei Indikator pada 2011 menunjukkan hanya 41,6% masyarakat yang percaya KPK mampu menuntaskan kasus korupsi tanpa pandang bulu.

Puncak kepercayaan terhadap KPK dikatakan tinggi pada 2018 di periode pertama era pemerintahan Presiden Jokowi. Menurut survei Indikator Politik Indonesia, di tahun itu, hampir 85% publik menyatakan percaya kepada KPK.

Sangat disayangkan, ketika kepercayaan itu kemudian terus melorot di periode kedua pemerintahan Jokowi. revisi Undang-Undang KPK yang dinilai melemahkan KPK disebut jadi pemicunya. Lembaga itu sulit untuk disebut independen lagi.

Belum lagi masalah muncul dari internal KPK, terkait bobroknya kepemimpinan di lembaga antirasuah itu. Mulai dari Lili Pintauli yang diajukan ke sidang etik Dewan Pengawas KPK karena diduga menerima gratifikasi.

Selain itu ada Firli Bahuri yang menjabat Ketua KPK justru menjadi tersangka kasus pemerasan terkait dengan kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang menjerat Syahrul yasin Limpo (SYL). Kemudian kasus pungutan liar (pungli) di rumah tahanan KPK yang melibatkan 66 pegawai. Terbaru, ada pimpinan KPK yang cekcok dengan Dewan Pengawas. Bukannya sibuk perang melawan koruptor, KPK justru sibuk ribut sendiri. Wajar belaka bila skor indeks persepsi korupsi kita anjlok menjadi 34, angka di saat awal-awal pemerintahan Jokowi.

Situasi semacam itu tentu sangat merugikan. Tak bisa dibiarkan. Kita butuh KPK yang kuat dan disegani publik agar tidak ada yang berani mencuri uang rakyat.

Hari ini di sisa kepemimpinannya, Kita berharap Presiden Jokowi mampu menemukan solusi untuk kembali membangkitkan marwah KPK sebagai sebuah lembaga yang efektif dan independent serta lebih kuat. Bukan justru terus melelemah. Dibutuhkan metode seleksi yang ketat dan tepat untuk menjaring komisioner kompeten, berintegritas serta yang tidak mau berkompromi dengan pelaku korupsi. Semua itu tentu bisa dilakukan. Tinggal bagaimana pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi punya kemauan yang kuat di bagian ini.