Kekuasaan Prabowo Butuh Gangguan

Prabowo Subianto bersama Surya Paloh. (gemapos/arsip)
Prabowo Subianto bersama Surya Paloh. (gemapos/arsip)

Meski kontestasi politik telah usai, kebisingan dan keributan politik yang tidak kunjung berakhir. Para elit politik, khsusunya pihak pemenang menilai kebisingan itu bisa mengganggu target dan fokus mereka dalam menjalankan misi mereka.

Termasiuk dalam hal ini, Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Dirinya sampai meminta kepada pihak-pihak yang tidak mau bergabung dan bekerjasama untuk tidak mengganggu pemerintahannya nanti. Sebuah permintaan yang justru memunculkan berbagai spekulasi.

Prabowo sepertinya paham beratnya beban dan tanggung jawab pemerintahannya ke depan. Kondisi itu bakal makin berat jika selalu diganggu keributan yang tidak perlu.

Dalam setiap kesempatannya, Prabowo selalu memyebutkan tidak ada lagi rakyat Indonesia yang kelaparan. Prabowo juga bertekad untuk memajukan dan mengamankan kekayaan Indonesia. Maka, ia mengajak siapa pun, baik kawan seiring maupun lawan politik di seberang, untuk bekerja sama dengannya mencapai cita-cita yang ia inginkan.

Teruntuk pihak yang tidak mau, kata Prabowo, ya jangan mengganggu. Silakan menjadi penonton yang baik.

Beberapa dari kita mungkin sepakat bahwa membangun negara butuh ketenangan dan kestabilan politik. Semakin tidak gaduh para elite, akan semakin cepat pula pembangunan itu dituntaskan. Begitu kira-kira yang diharapkan Prabowo beserta elit lainnya.

Kendati demikian, bukan berarti semua kegaduhan tidak perlu. Demokrasi dengan kesempatan berpendapat yang dijamin undang-undang memberi ruang untuk kegaduhan berjalan. Kegaduhan yang bersifat kritik, pengawasan, pembenaran atas langkah yang melenceng, ialah kegaduhan yang perlu. Kegaduhan jenis ini ialah voice, bukan noise. Kegaduhan semacam itu seperti sebuah vitamin untuk keberlangsungan pembangunan. Dalam kegaduhan atau suara publik tentu menjadi peran sebagai sebuah kontrol dan pengawasan terhadap pemerintahan. Tidak jarang justru penyelewengan dari oknum tertentu justru diungkap oleh pihak yang tidak berada dalam lingkup kekuasaan. Dalam demokrasi itulah yang dimaksud dengan kritik membangun (konstruktif) yang seharusnya menjadi prinsip oposisi. Sebaliknya, peluang gangguan juga bisa saja terjadi dari dalam kekuasaan itu sendiri. Mengingat sebagai insan politik, kepentingan setiap individu akan saling bertemu dan tak jarang menjadi konflik.

Prabowo harus paham mana kegaduhan yang perlu, dan mana kebisingan yang mengganggu. Kebisingan atau noise memiliki nada lebih tinggi ketimbang suara biasa alias voice. Selain itu, noise lebih mudah menjadi perhatian publik alias mudah viral ketimbang voice.

Masalahnya, di era media sosial yang saat ini tengah berjaya, publik dibuat terbius dan mudah memercayai noise meskipun berisi realitas semu atau bahkan hoaks ketimbang suara yang bersifat menjelaskan dan faktual. Karena itu, pemilahan antara voice dan noise sangat penting.

Prabowo bersama koleganya harus paham memilah. Jangan sampai justru malah meniadakan atau melarang bersuara. Tai harus paham membedakan antara kritik konstruktif, atau destruktif. Kritik yang konstruktif inilah diistilahkan sebagai bentuk sirik.

Sejatinya, bukan perkara mudah menjadi pengkritik. Karena dibutuhkan niat baik di dalam kritik. Karena, mengkritik sebenarnya hendak memperbaiki, bukannya menjatuhkan apalagi membunuh karakter. Meskipun banyak kasus kritik sering disalah artikan oleh pemimpin yang tidak paham.

Suara atau kritik sejatinya adalah sahabat kekuasaan dalam sistem demokrasi. Karena, sahabat yang baik adalah yang menjaga dan mencegah sahabatnya terjerumus masuk jurang. Meskipun, terkadang kritik harus dilakukan agak keras, akan tetapi kritik dilakukan secara elegan untuk memperkuat kerja pemerintahan. Bisa saja dari lontaran-lontaran kritik itu menjadi ide baru untuk membangun kerja pemerintahan, yang tidak dapat dihasilkan oleh pihak yang berada didalam kekuasaan.

Sudah semestinya kekuasaan harus siap dan paham dengan peran kontrol dan pengawasan publik lewat kritik kontruktif. Begitu juga dengan suara bising yang hanya mengganggu. Kemudian untuk para elit beserta pendukungnya, agar mengakhiri mentalitas sirik dan membuat kebisingan yang hendak mengganggu kerja pemerintahan. Jangan sampai hanya karena karena ego pribadi serta sentiment sebagian elite untuk tampil beda dan bising, justru mengorbankan rakyat banyak.