Pembangunan Infrastruktur Diharapkan Cegah Bencana Banjir

Tito Karnavian
Tito Karnavian
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) memperhatikan Lima Program Prioritas Pembangunan Nasional, khususnya terkait poin ke dua, yakni pembangunan infrastruktur. Langkah ini guna mencegah bencana alam seperti banjir yang diungkapkannya pada saat menjadi Inspektur Upacara di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (06/01/2020). “Ada program mengatasi banjir, katakanlah di Jabodetabek dan sekitarnya, ini adalah suatu gambaran bagaimana pentingnya sinkronisasi antara pusat dan daerah dari hulu sampai ke hilir,“ katanya. Kemdagri pada Jumat lalu melakukan rapat yang terungkap masalah di hulu, di tengah, dan di lowland. Contohnya, di Puncak Bogor area untuk menangkap air dijadikan pemukiman, Jadi, tanaman-tanaman tidak mampu menyerap air, sehingga air ini mencari daerah-daerah rendah yang berlanjut mengalir deras ke laut. “Itu yang  mengakibatkan banjir di daerah masuk ke jalan-jalan termasuk jalan tol,” ujarnya. Kondisi ini juga terjadi akibat infrastruktur minim seperti bendungan dan sistem drainase atau pembuangan massa air secara alami di beberapa wilayah di Jakarta, Tangerang, dan Bekasi. Lokasi ini juga tidak memiliki bendungan-bendungan untuk menampung dan memecah air dari atas sebelum masuk ke lowland, terutama daerah Ibukota Jakarta, Bekasi, dan Tangerang Begitupula sistem drainase yang dapat menyerap air ke bawah dan mengalirkan ke laut. Kalaupun ada beberapa waduk mengalami pendangkalan, sehingga tidak dapat melakukannya. Tito juga menghimbau semua Pemda dan masyarakat . bersiap siaga menghadapi curah hujan yang tinggi sesuai perkirakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Pasalnya, hujan dengan intensitas tinggi tersebut juga berpotensi menimbulkan bencana alam, seperti banjir. “Kalau kita melihat dari BMKG ini (hujan) bisa sampai Bulan Februari - Maret, bukan hanya daerah Jabodetabek yang berpotensi terjadi banjir tapi daerah-daerah lain juga, (seperti) Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, NTT, Kalimantan, Sulawesi, semua punya potensi,” imbuhnya. Mendagri juga meminta seluruh pemda memerhatikan anggaran dan membuat strategi pemetaan anggaran terkait penangan dan pencegahan potensi bencana. Hal ini akan membuat anggapan negara dan pemerintah hadir dalam setiap kebutuhan dan kesulitan masyarakat. “Buat strategi penanganan banjir di daerah dan dipetakan daerah potensi banjir, baru hitung biayanya, baru masuk anggaran, diketok jadi anggaran penanganan banjir,” ujarnya. Kemudian, dana ini diberikan sbagai kompensasi kepada mereka yang terdampak bencana mulai rumah tergenang banjir dan terkena lumpur, rumah yang rusak, dan dokumen-dokumen rusak atau hilang atau rusak. “Negara harus hadir,” ucap Tito. Untuk mengantisipasi potensi bencana, Kemdagri sedang menyiapkan posko untuk memonitoring cuaca. Selain itu membuat rencana kontingensi untuk meminimalisasi ketidakpastian dalam menghadapi potensi bencana. “Sistem ini diharapkan akan dimiliki setiap Pemda melalui surat edaran yang sedang dipersiapkan,” jelasnya. Kemdagri akan surat edaran ini yang dilakukan Sekretariat Jenderal (Sekjen) kementerian tersebut. Hal ini diminta kepada pemda untuk melaksanakannya. (mam)