Gemapos.ID (Jakarta) Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) meminta pemerintah daerah (pemda) mendata berbagai jenis bantuan sosial (bansos) secara transparan dan akuntabel.
Sebab, nama-nama penerima bansos akan ditempel pada papan pengumuman balai desa. “Semua warga bisa tahu, ini pantas atau enggak menerima bantuan," kata Menteri Koordinator (Menko) PMK Muhadjir Effendy di Desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat (15/5/2020).
Dengan demikian pengiriman bansos diharapkan tepat sasaran, sehingga kepala desa (kades) tidak bisa bermain data penerima bansos. Jika mereka melanggar, maka mereka akan dikenakan peringatan dan sanksi yang tercantum di Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
Walaupun demikian jika satu sampai dua keluarga tidak tepat sasaran menerima bansos, maka ini diminta pemakluman. Sebab, penerima ini sebanyak 54 juta kepala keluarga (KK).
Hal ini terjadi akibat pendataan penerima bansos kurang baik. Para kades mengaku pusing dan menjadi ejekan warga yang membutuhkan bansos.
Kemudian, mereka yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bogor meminta data penyaluran bansos diperbaiki sebelum didistribusikan Pemkab Bogor. Langkah ini dilakukannya dengan mendatangi Kantor Bupati Bogor. (mam)
