Gemapos.ID (Jakarta) Pemerintah menargetkan untuk menghapus kemiskinan ekstrem di tahun 2024 menjadi 0%. Kementerian Keuangan mengakui target tahun depan ini harus membutuhkan upaya yang lebih keras lagi untuk mencapai target tersebut.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu mengatakan untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan bekerja keras untuk memberikan perlindungan sosial kepada desil 1 atau masyarakat miskin paling bawah sebanyak 27,4 juta jiwa.

"Menurunkan angka kemiskinan harus lebih serius lagi melihat angka kemiskinan ini bisa dibilang kemiskinan struktural menurun lagi, maka penting sekali bagi kita menyasar tadi 20 juta orang kita harus pastikan nama dan alamatnya," jelasnya di Taklimat Media BKF, di Kantor Kemenkeu, Rabu (31/5/2023).

Febrio mengungkap sejauh ini kesulitan dari penyaluran bansos untuk masyarakat miskin karena lokasi penerima sangat jauh dan lebih banyak manula. Kendala itu diyakini akan dikejar demi mencapai target menghapus kemiskinan ekstrem 0%.

"Kita tahu masyarakat miskin paling bawah susah kita, karena biasanya lokasinya jauh dari mana mana, desa, lalu fasilitas jauh, dari pasar, itu yang kita kejar. Orang miskin ekstrem juga kebanyakan manula, ini yang tidak bisa kejar satu-satu, diharapkan tetangga atau keluarga membantu. Ini alasan kita tentu harus menghilangkan kemiskinan ekstrem," jelasnya.

Ia memastikan pemerintah tidak hanya memberikan perhatian bagi masyarakat miskin ekstrem di desil 1, tetapi di desil di atasnya juga akan terus diberikan bantuan. Caranya dengan memberikan sembako atau bantuan uang tunai dan lapangan pekerjaan.

"Bagi dia yang masih bisa bekerja kita lakukan pemberdayaan (tambah proyek padat karya Kementerian/Lembaga)," tutupnya.

Dalam paparannya, tingkat kemiskinan ekstrem di 2023 ditargetkan menjadi 1,04% dan tahun depan ditargetkan menjadi 0%.

Anggaran perlindungan sosial untuk mencapai target itu juga terus bertambah, untuk 2022 mencapai Rp 461,6 triliun dan 2023 sebesar Rp 476 triliun. Sementara di 2024, anggaran untuk perlindungan sosial mencapai Rp 503,7 triliun hingga Rp 546,9 triliun.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menargetkan akan mengakhiri jabatan pada 2024. Di tahun tersebut, Jokowi menargetkan angka kemiskinan ekstrem jadi 0%.

Target tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Keterangan Pers Menteri Terkait Rapat Terbatas di Istana Presiden. Sebagai informasi kemiskinan ekstrem adalah kondisi masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, rumah yang layak, sanitasi, hingga akses ke layanan sosial.

"Kemiskinan ekstrem di 2024 yang harus 0%, dan angka kemiskinan di kisaran 6,5% hingga 7,5%, sedangkan stunting di harapkan turun ke 3,8%," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Senin (20/2/2023).(da)