Gemapos.ID (Jakarta)  Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mengungkapkan masih besarnya tantangan bagi Indonesia bisa betul-betul menghapus kemiskinan ekstrem hingga 0% pada 2024.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, di tanah Jawa saja masih ada 3,7 juta penduduk miskin ekstrem yang perlu ditangani tahun ini. Maka, pendataan masyarakat miskin ekstrem ini kata dia perlu diperbaiki secara benar supaya target pengentasannya pada 2024 betul-betul terjadi.

"Kemiskinan masih besar di Pulau Jawa bahkan kemiskinan ekstrem. Sebenarnya ada angka sekitar 3,7 juta penduduk miskin ekstrem itu di Pulau Jawa," kata Suharso saat rapat kerja di Badan Anggaran (Banggar) DPR, Jakarta, dikutip Rabu (31/5/2023).

Selain masih besarnya data penduduk miskin ekstrem itu, Suharso menambahkan, basis penghitungan orang yang dikategorikan penduduk miskin pun juga belum ada kesepakatan di antara pemerintah dengan institusi global seperti Bank Dunia dan PBB.

Bank Dunia dan PBB sejak 2017 lalu telah menaikkan batas garis kemiskinan ekstrem berdasarkan hitungan paritas daya beli (purchasing power parities/PPP) sebesar US$ 2,15 per orang per hari dari sebelumnya US$ 1,9 per hari PPP 2011.

"Yang sekarang diperdebatkan adalah mulai mengenai basisnya SDGs (Sustainable Development Goals) menggunakan angka US$ 2,15 PPP dan sekarang malah sudah mulai naik lagi ke US$ 2,35," tuturnya.

Pemerintah Indonesia hingga kini masih menggunakan basis batas garis kemiskinan paritas daya beli sebesar US$ 1,9. Sebab, jika garis kemiskinan itu diubah menjadi US$ 2,15 menurut Suharso 2 juta penduduk Indonesia akan jatuh ke garis kemiskinan ekstrem pada 2024 angkanya harus nol sesuai keinginan Presiden Jokowi.

"Ada juga dikenalkan multidimensional poverty index, tetapi karena cara mengindeks dan bobot kreditnya belum ada kesepakatan maka sementara Indonesia sendiri masih menggunakan angka US$ 1,9. Tapi kalau kita naikkan ke angka US$ 2,15 maka jumlah miskin ekstrem itu akan naik dari 4,77 juta menjadi 6,7 juta," tuturnya.

Oleh sebab itu, hingga target pengentasan kemiskinan ekstrem tercapai, pemerintah kata dia akan tetap berkomitmen menangani kemiskinan ekstrem dengan cara pemberian bantuan sosial secara langsung, memberdayakan masyarakat, hingga memperkecil kantung-kantung kemiskinan.

"Kita juga sedang menggunakan mudah-mudahan data regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi) betul-betul dapat dipakai sebagai data untuk bantuan sosial yang terintegrasi sehingga benar-benar inclusion dan exclusion error bisa dia sangat kita kurangi," kata Suharso.(da)