Gemapos.ID (Malang) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) merasa prihatin jumlah perokok sebesar 65 juta di Indonesia yang dinilai masih tinggi. Apalagi, negara ini masuk tiga besar di dunia setelah India dan China.

“Tidak hanya berdampak kepada kesehatan masyarakat. Kebiasaan merokok menyebabkan perubahan ekonomi kesehatan di Indonesia. Diperkirakan Rp17,9 triliun sampai Rp20 triliun kerugian," kata Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin.

Hal ini disampaikannya dalam ‘Indonesian Conference on Tobacco or Health (ICTOH)’ ke-8 bertema ‘We Need Food, Not Tobacco’ di Magelang, Jawa Tengah (Jateng) pada Selasa (30/5/2023). 

Kondisinya semakin memprihatinkan akibat sebanyak 7,8 juta perokok dari mayarakat miskin yang lebih memilih membeli rokok ketimbang bahan makanan sehat dan bergizi. 

Data Badan Pusat Statistitk (BPS) mencatat rokok merupakan pengeluaran kedua tertinggi setelah beras, yaitu sebesar 11,9% di perkotaan dan sebesar 11,2% di pedesaan.

"Dibanding pengeluaran untuk telur ada 4,3 persen di perkotaan dan 3,7 persen di pedesaan," ujarnya.

Padahal, Kemenkes mengaku sejumlah jurus telah dikeluarkan guna mengurangi jumlah perokok di Tanah Air. Hal yang dimaksud seperti pengendalian konsumsi rokok untuk menurunkan jumlah perokok dan paparan asap rokok. 

Selain itu melakukan edukasi, penguatan layanan berhenti merokok, implementasi kawasan tanpa rokok, pelarangan penjualan rokok batangan, seperti pembatasan iklan, promosi, dan sponsorship rokok.

“Saya menghimbau semua stakeholder daerah dan pusat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan seluruh masyarakat untuk berperan aktif mendukung pengendalian konsumsi rokok," ucapnya.

Ketua Panitia ICTOH ke-8, dr. Sumarjati Arjoso, SKM, menambahkan jumlah perokok yang tinggi di Indonesia tidak diikuti dengan upaya pengendalian rokok. Kondisi ini berpeluang menggagalkan target penurunan konsumsi rokok khususnya di kalangan anak-anak. 

Jadi, sesi pembukaan ICTOH ke-8 diawali dengan pembacaan hasil perumusan Deklarasi Anak Muda untuk Pengendalian Tembakau dari kegiatan 7th Youth Forum pada hari sebelumnya.

“Tahun depan [2024] pemulihan konsumsi rokok harus sejalan dengan pelarangan iklan, promosi, dan sponsorship rokok,” ujarnya. 

Perwakilan World Health Organization (WHO) Indonesia, Lubna Bhatti mengamini kepedulian pemerintah pusat dan daerah dibutuhkan guna mengambil kebijakan intervensi terhadap pengendalian konsumsi rokok. 

“Rokok adalah pembunuh terbesar di dunia. Untuk itu, kita membutuhkan solusi yang menyehatkan masyarakat namun tidak merugikan petani tembakau,” tuturnya.

Selama ini pengendalian tembakau dan konsumsi rokok, ujar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), sebagai salah satu isu prioritas yang dikawalnya sejak lama. Langkah ini akan diintegrasikan dengan rumusan RUU Kesehatan Omnibus Law yang sedang dibahas oleh DPR RI.

“RUU Kesehatan ini memiliki konsekuensi terhadap pengendalian tembakau, sehingga penting dalam pembahasan UU Kesehatan tentang kedudukan dan peran memperjuangkan pengendalian tembakau sebagai bahan dasar industri rokok. Untuk itu ada rencana disetarakan antara produk zat adiktif ini dengan psikotropika dan narkotika,” ucap Ketum IAKI, Dr. Hermawan Saputra, SKM., MARS. 

Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mengakui banyak penyakit yang disebabkan oleh rokok. Dua penyakit yang paling banyak adalah kanker dan penyakit paru obstruktif kronis (PPOK). 

Namun, Pemkot Magelang diakui belum sepenuhnya menjadi kota bebas rokok, apalagi sejumlah aturan belum sanggup menekan konsumsi rokok. 

Jadi, pemerintah ini berjanji akan meningkatkan standar kesehatan masyarakatnya dari ancaman rokok agar bebas dari jerat kemiskinan dan penyakit menahun. 

“Masalah rokok itu tidak mudah diselesaikan karena tantangannya ada dalam diri sendiri.  Aturan pemerinah yang ada sebelumnya tidak bisa saya cegah, jadi saya menekan penggunan rokok di Magelang berkurang setahap demi setahap,” tuturnya. (adm)