Gemapos.ID (Jakarta)  Presiden Joko Widodo alias Jokowi membuka kembali ekspor pasir laut melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Beleid itu diundangkan pada 15 Mei 2023. 

Padahal, pemerintah Indonesia telah menghentikan ekspor pasir laut lewat Surat Keputusan (SK) Menperindag Nomor 117/MPP/Kep/2/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut. Alasan pelarangan ekspor untuk mencegah kerusakan lingkungan berupa tenggelamnya pulau-pulau kecil di Tanah Air. 

Saat itu, banyak pulau kecil di Indonesia khususnya di sekitar daerah terluar dari batas wilayah Indonesia di Kepulauan Riau, yang tenggelam akibat penambangan pasir. 

Selain itu, pelarangan ekspor dilakukan karena belum diselesaikannya batas wilayah laut antara Indonesia dan Singapura. Proyek reklamasi di Singapura yang mendapatkan bahan bakunya dari pasir laut perairan Riau pun dikhawatirkan memengaruhi batas wilayah antara kedua negara.

Tidak heran, kebijakan ini mendapatkan banyak respons. Salah satunya datang dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, hingga Gubernur Kepulauan Riau.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) periode 2014-2019, Susi Pudjiastuti, menanggapi soal kebijakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam membuka kembali ekspor pasir laut. Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

"Semoga keputusan ini dibatalkan. Kerugian lingkungan akan  jauh lebih besar," ujar Susi Pudjiastuti melalui akun Twitter pribadinya pada Ahad, 28 Mei 2023.

Susi Pudjiastuti berujar perubahan iklim atau climate change sudah terasa dan akan berdampak pada masyarakat. Karena itu, ia menegaskan jangan sampai diperparah dengan penambangan pasir laut.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno enggan berkomentar banyak ihwal dampak keputusan Presiden Joko Widodo  mengekspor pasir laut, terhadap pariwisata bahari di Indonesia.

Sementara Sandiaga hanya mengatakan bahwa konsep pariwisata Indonesia saat ini adalah pariwisata berkelanjutan. Artinya, Kemenparekraf menginginkan destinasi-destinasi wisata yang ada tetap dijaga keberlanjutannya.

"Tentunya kebijakan kementerian lain, saya tidak bisa berkomentar. Tapi kami selalu kompak," kata Sandiaga kepada wartawan di Kantor Kemenparekraf, Senin, 29 Mei 2023. Menurutnya, kebijakan antarkementerian akan diselaraskan. "Saya akan koordinasikan bahwa apapun kebijakan itu, yang penting tidak merusak alam, terutama pariwisata kita." (da)