PPP-PDI Perjuangan Bakal Mantapkan Kerja Sama Lebih Konkrit Juni

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (ketiga kiri) melakukan swafoto dengan Plt Ketua Umum PPP Mardiono (kedua kiri), Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (tengah), Sekjen PPP Arwani Thomafi (kiri) usai melakukan pertemuan di kantor DPP PDIP, Jakarta, Minggu (30/4/2023).  (ant)
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (ketiga kiri) melakukan swafoto dengan Plt Ketua Umum PPP Mardiono (kedua kiri), Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (tengah), Sekjen PPP Arwani Thomafi (kiri) usai melakukan pertemuan di kantor DPP PDIP, Jakarta, Minggu (30/4/2023). (ant)

Gemapos.ID (Jakarta) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Arwani Thomafi mengatakan bahwa pada bulan Juni mendatang partai-nya akan melanjutkan kerja sama politik yang lebih konkret dengan PDI Perjuangan.

"Juni nanti PPP akan lakukan langkah konkret untuk memantapkan kerja sama politik antara PPP dan PDIP," kata Arwani di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/5/2023).

Arwani mengatakan bahwa perkembangan kerja sama politik yang lebih konkret tersebut berupa pembahasan perihal bakal calon wakil presiden (cawapres) dengan PDI Perjuangan.

"Insya Allah di bulan Juni juga ada tahapan untuk melangkah pada mencermati dan membahas terkait cawapres," ujarnya.

Dia menyebut bahwa PPP sudah menyiapkan nama yang akan disampaikan dalam pembahasan terkait cawapres dengan PDI Perjuangan mendatang, yang disebutnya tidak jauh dari sosok yang selama ini sudah karib menjalin komunikasi dan berkegiatan dengan PPP.

Terkait hal tersebut, tambah dia, PPP juga akan mencermati perolehan hasil survei terkait nama potensial bakal cawapres yang akan disodorkan-nya.

"Tidak keluar dari nama atau nama-nama yang sudah selama ini kami jalin komunikasi, lalu sudah sering berkegiatan bersama, sudah seperti keluarga PPP atau Insya Allah juga akan menjadi keluarga besar PPP," tuturnya.

Arwani pun tak menampik bahwa PPP akan menyodorkan pula nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno dalam pembahasan terkait bakal cawapres dengan PDI Perjuangan.

"Pak Sandi selama ini sudah komunikasi, sering juga jalan bareng, survei-nya juga bagus dan sering disebut-sebut, itu bagi kami ya PPP. Tentu nanti ada tahapan-tahapan berikut, makanya saya sampaikan nama atau nama-nama, salah satunya Pak Sandi," tuturnya.

Dia mengatakan bahwa kedekatan Sandiaga yang telah pamit dari Partai Gerindra itu dengan PPP sudah seperti keluarga, dan sudah bertemu beberapa kali dengan Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono.

"Sudah beberapa bulan belakangan ini sering menghadiri kegiatan PPP, dan beberapa teman di daerah termasuk para kiai senang jika hubungan kedekatan kami dengan Pak Sandi itu tidak hanya dalam kegiatan-kegiatan, dalam kesamaan pikiran, termasuk dalam kesamaan visi di dalam memandang atau melihat 2024 nanti," jelasnya.

Dia menambahkan para kiai juga berharap Sandiaga dapat resmi bergabung sebagai kader PPP, "Dan kami melihat Pak Sandi juga senang sepertinya," imbuhnya.

Sebagai informasi, dalam Rapimnas di Sleman, Yogyakarta, PPP secara resmi mengumumkan akan mengusung kader PDI Perjuangan yang saat ini menjabat aktif Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, sebagai bakal calon presiden pada Pemilu 2024.

"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim PPP memutuskan Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden RI pada Pilpres RI tahun 2024 yang akan datang," kata Mardiono dalam Rapimnas di Sleman (26/4).

Menurut Mardiono kala itu, Ganjar diusung sebagai bakal calon presiden Pemilu 2024 sesuai keputusan Rapimnas PPP Nomor 05/04/Rapimnas/5/2023.

Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara. (rk)