Wapres Ma'ruf Bicara Soal Ketimpangan Digital Negara ASEAN

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan pandangan secara daring dalam sesi Leader’s Insight pada Festival Ekonomi Keuangan Digital Indoneia (FEKDI) 2023, yang diselenggarakan Bank Indonesia di Jakarta, Rabu (10/5/2023). (ant)
Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan pandangan secara daring dalam sesi Leader’s Insight pada Festival Ekonomi Keuangan Digital Indoneia (FEKDI) 2023, yang diselenggarakan Bank Indonesia di Jakarta, Rabu (10/5/2023). (ant)

Gemapos.ID (Jakarta) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan ketimpangan digital yang masih terjadi di ASEAN perlu diatasi bersama oleh negara-negara ASEAN.

Hal itu disampaikan Wapres secara daring dalam sesi Leader’s Insight pada Festival Ekonomi Keuangan Digital Indoneia (FEKDI) 2023, yang diselenggarakan Bank Indonesia di Jakarta, Rabu (10/5/2023).

“Ketimpangan digital yang masih terjadi di ASEAN menjadi salah satu isu yang perlu segera diatasi bersama oleh negara anggota ASEAN,” kata Wapres.

Dia menyampaikan tahun ini Indonesia menjalani rotasi Keketuaan ASEAN. Sebagai organisasi terkemuka di kawasan Asia Pasifik, ASEAN memiliki visi menjadi episentrum pertumbuhan global.

Integrasi ekonomi ASEAN, kata Wapres, tidak mungkin terlepas dari kebutuhan untuk mentransformasi ASEAN menjadi kawasan digital demi meraup sebanyak-banyaknya manfaat dari digitalisasi terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan, seperti peningkatan peluang bisnis, peningkatan kualitas produk dan jasa, peningkatan produktivitas dan efisiensi, serta peningkatan daya saing.

Oleh karenanya, kerja sama ASEAN juga diarahkan untuk memperkokoh ekonomi dan keuangan digital, sehingga ketimpangan digital perlu diatasi bersama.

Di dalam negeri, menurut Wapres, upaya pengembangan ekonomi dan keuangan digital antara lain diwujudkan dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur digital, membentuk peraturan perundang-undangan yang menunjang pembangunan digital, termasuk Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024, serta menggencarkan edukasi dan literasi digital.

“Pemerintah Indonesia menyadari sektor digital adalah sebuah struktur yang kompleks, berubah dengan cepat, dan kerap memunculkan isu-isu baru. Oleh sebab itu, SDM dan ahli-ahli digital mesti terus lahir untuk mengimbangi perkembangan tersebut,” jelasnya.

Dia menekankan pandemi COVID-19 sendiri telah menjadi katalisator transformasi digital yang telah mendisrupsi hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk bidang ekonomi dan transaksi keuangan.

Selama lockdown atau pembatasan kegiatan masyarakat, produk dan layanan keuangan digital terbukti efektif membantu masyarakat. Ketidakleluasaan pergerakan fisik saat COVID-19 menghantam, menjadikan masyarakat bergeser dari pola transaksi keuangan konvensional ke digital yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui gawai dengan koneksi internet.

“Menyadari keunggulan dari sektor keuangan digital, minat masyarakat terhadap layanan ini terus tumbuh. Hal ini mesti disadari sebagai peluang dan tantangan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk membentuk ekosistem keuangan digital yang efektif, inovatif, inklusif, serta berkelanjutan dan aman,” kata dia.

Selain itu Wapres meminta aksesibilitas dan keterjangkauan layanan keuangan digital diperluas hingga menjangkau masyarakat di seluruh pelosok tanah air, demi meningkatkan inklusi keuangan yang akan mendorong pemulihan ekonomi nasional yang kokoh, berkelanjutan dan lebih merata.

“Ratusan juta penduduk Indonesia diketahui sebagai pengguna aktif internet, sehingga edukasi tentang penggunaan internet untuk kemajuan pribadi, masyarakat dan negara sangat penting untuk digiatkan bagi masyarakat Indonesia,” tuturnya

“Saya berharap seluruh kementerian/lembaga terkait dapat ambil bagian dalam tugas ini. Saya juga berharap, kerja sama ASEAN akan memunculkan talenta digital di setiap negara ASEAN,” ujar Wapres. (pu)