Gemapos.ID (Jakarta) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD optimistis Indonesia bergabung menjadi anggota Kelompok Kerja Aksi Keuangan untuk Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (FATF) pada Juni 2023.

Alasannya, beberapa tahapan yang perlu dilalui Indonesia untuk bergabung menjadi anggota FATF bakal segera rampung, termasuk penyelesaian rencana aksi prioritas terkait perampasan aset, berikut pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang.

“Kami sudah menerima berita tadi dari Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani), dia memberi tahu bahwa action plan (rencana aksi) tentang perampasan aset dan lain-lain yang terkait tugas TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) itu action plan-nya bisa selesai 21 April,” kata Mahfud MD saat jumpa pers di kantornya, Jakarta, Jumat (14/4).

Ia menambahkan rencana aksi itu, yang nantinya bakal dibahas bersama seluruh anggota FATF dalam Sidang Pleno FATF pada Juni 2023, sebetulnya telah rampung.

“(Dokumen itu, red.) sudah ada di PPATK. Ini kami tinggal rapatkan kembali secara resmi, dibaca ulang ke bali, lalu ketok palu, dan dikirim. Insya Allah, mudah-mudahan Juni tidak mundur lagi,” kata Menkopolhukam RI.

FATF (Groupe d'action financière) merupakan organisasi yang dibentuk pada 1989 atas inisiatif negara-negara G7 untuk membentuk standar-standar kebijakan dan menyepakati strategi melawan pencucian uang. Sejak 2001, ruang lingkup FATF tidak hanya pencucian uang tetapi juga pendanaan terorisme. Berlanjut sampai saat ini, FATF juga menyoroti masalah pendanaan yang membiayai kejahatan lintas batas seperti penyelundupan narkoba, perdagangan senjata ilegal, penipuan di ruang siber, dan kejahatan serius lainnya.

FATF, yang berpusat di Paris, Prancis, saat ini terdiri atas 39 negara anggota, termasuk di antaranya negara-negara anggota G20 kecuali Indonesia.

Indonesia sebetulnya telah mengajukan diri sebagai anggota FATF sejak 2017. Terkait itu, Indonesia pada tahun lalu telah menempuh Mutual Evaluation Review (MER) oleh FATF yang menjadi salah satu tahapan wajib menjadi anggota.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada sela-sela kunjungan kerjanya menghadiri IMF-World Bank Spring Meetings 2023 di Washington D.C., Amerika Serikat, Rabu (12/4), juga menemui langsung Presiden FATF T. Raja Kumar.

Keduanya membahas keanggotaan Indonesia dalam FATF, yang nantinya dapat diputuskan dalam Sidang Pleno FATF pada Juni 2023.