Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo melakukan audiensi dengan Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Perikanan dan Kelautan Indonesia (FP2TPKI). Tujuan ini memperkuat pembangunan kelautan dan perikanan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
Pimpinan perguruan tinggi (PT) yang hadir seperti Institut Pertanian Bogor (IPB), Sekolah Tinggi Perikanan (STP), Universitas Diponegoro, dan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Kemudian, Universitas Padjadjaran, Universitas Airlangga, Insititut Teknologi Bandung (ITB), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Hasanuddin, dan Universitas Halu Oleo.
Selanjutnya, Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan (STPK) Matauli, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Universitas Khairun, Universitas Satya Negara, dan Universitas Brawijaya.
Dari jajaran pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hadir Sekretaris Jenderal Nilanto Perbowo, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Sjarief Widjaja.
Berikutnya, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap M. Zulficar Mochtar, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) sekaligus Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Agus Suherman,.
Seterusnya, Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Rina, Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Aryo Hanggono, serta Staf Khusus Menteri Gelwin Yusuf.
Pemberdayaan Laut
KKP mengajak para pemikir dan pemilik gagasan untuk terjun langsung dalam praktik sektor yang mereka kuasai, termasuk sektor kelautan dan perikanan. Semua PT yang berhubungan dengan sektor kelautan dan perikanan harus diberdayakan.
Konsep kampus turun gunung harus segera digalakkan, di sektor penangkapan ikan, budidaya, konservasi, dan riset.
“Saya sering mendengar keluhan, cari fishing master orang Indonesia saja susah. Tidak banyak orang-orang Indonesia yang mau ke laut. Kami minta bantuan kampus untuk bisa mendorong para lulusannya terjun langsung ke sektor ini,” pintanya.
Edhy meneruskan apabila sulit mencari pekerjaan seperti sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka lulusan sektor kelautan dan perikanan dapat membangun peluangnya sendiri.
Salah satu langkah itu terjun ke sektor penangkapan ikan dan budidaya. Dari hal ini PT dapat menyediakan sarana edukasi tambahan menuju ke pendidikan vokasi.
“Program kami sudah tidak ada lagi nanti penangkap-penangkap ikan itu dari asing. Kapten, nakhoda, sampai ke ABK itu wajib orang Indonesia,” jelasnya.
Benih Lobster
PT merupakan solusi untuk menyelesaikan persoalan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pengembangan riset untuk sektor kelautan dan perikanan seperti riset pembesaran benih lobster.
“Kelompok penangkap benih lobster faktanya ada di setiap daerah dari NTB, NTT, Jawa Tengah sampai ke Sumatera, Bangka Belitung, sampai ke Sulawesi Tenggara,” ujarnya,
Mereka menggantungkan hidup dari menangkap benih lobster. “Apabila KKP melarang, maka mereka kehilangan pekerjaan, ini yang harus kita cari jalan keluar,” tegasnya,
Mengap KKP tidak mengembangkan benih lobster yang hanya hidup sebanyak 1%. Kalau belum sampai ke budidaya, minimal pembesaran saja dulu,” tegasnya.
Vietnam telah berhasil melakukan upaya pembesaran benih lobster dengan tingkat kelangsungan hidup (survival rate/SR) hingga 70%, meskipun untuk beberapa jenis lobster baru 40%.
Penangkapan benih lobster di alam tidak akan dibiarkan KKP, tapi ini akan diatur dan dibatasi dengan memperhatikan konsep kelestariannya di alam. Hal ini bisa menerapkan kewajiban restocking dalam jumlah tertentu lobster yang sudah berhasil dibesarkan ke alam.
Budidaya Intensif
PT dapat terlibat untuk mendorong budidaya intensif bahkan supra intensif guna meningkatkan pendapatan pembudidaya.
Hingga 2024 pemerintah telah menargetkan 33 juta hektar lahan konservasi, tapi saat ini terealisasi 22,68 juta hektar yang terdiri dari 195 kawasan konservasi laut. Adapun 10 daru jumlah tersebut dikelola oleh KKP.
“Kami mengajak kampus, ayo sekarang apa yang kamu bisa lakukan? Konservasi tidak hanya untuk menjaga tapi juga harus ada pemanfaatan, misalnya dipakai untuk wisata karena wisata ini termasuk salah satu andalannya Pak Presiden di samping agriculture dan aquaculture,” jelasnya.
KKP akan membuka diri terhadap masukan dan saran dari PT dan para ahli dalam mengelola sektor kelautan dan perikanan. Mereka diminta dapat turut mendampingi stakeholder kelautan dan perikanan di lapangan untuk mengembangkan usaha mereka.
Sementara itu, Ketua FP2TPKI sekaligus Dekan FPIK IPB Luky Adrianto menyampaikan beberapa masukan terkait pengelolaan sektor perikanan tangkap. Dia mendorong peningkatan kualitas sistem koleksi dan pelaporan data statistik perikanan tangkap yang dapat dijadikan dasar pengambilan sebuah kebijakan.
Selain itu Luky berharap akan pengawasan terhadap IUU fishing terus ditingkatkan terutama pada wilayah-wilayah perbatasan dengan negara lain.
Iklim Investasi
FP2TPKI juga mendorong fasilitasi investasi domestik pada penangkapan ikan di wilayah ZEE. Jika memerlukan investasi asing (perikanan multi-nasional), pemerintah harus memberikan jaminan bahwa seluruh operasi penangkapan mengikuti ketentuan yang berlaku di Indonesia.
Untuk sektor budidaya, FP2TPKI ingin agar iklim investasi usaha perikanan budidaya dipermudah dengan adanya insentif investasi, dan pengurangan pajak.
FP2TPKI siap mengembangkan riset untuk spesies-spesies lokal yang memiliki nilai ekonomi tinggi, termasuk melakukan desiminasi hasil-hasil penelitian kepada pembudidaya ikan atau pihak terkait.
“Usaha budidaya yang dilakukan berorientasi pada ekspor, namun tetap dengan menerapkan konsep budidaya yang berkelanjutan melalui penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan ikan yang Baik (CPIB) termasuk industri dan skala rumah tangga dengan teknologi bioflok dan tropik level,” tandasnya.
Luky juga mengusulkan agar pemerintah kembali menghidupkan sentra-sentra produksi benih (basis provinsi atau kawasan) yang bersertifikasi dan mengembangkan industri pakan mandiri (skala rumah tangga) dengan basis bahan baku lokal,
Pemerintah juga dimita memastikan penegakan hukum dalam kaitan pengelolaan limbah budidaya, misalnya penerapan IPAL bagi petani ikan/industri). Begitupula revitalisasi tambak-tambak idle (pengantian spesies yang sesuai kondisi, bioremediasi).
“Peran lembaga pengelola keuangan untuk pembudidaya ikan dan jaminan asuransi usaha juga perlu diperkuat,” imbuhnya.
Terakhir, pengembangan sektor budidaya adalah penggunaan teknologi digital dalam optimalisasi peran penyuluh (virtual extension system) serta penerapan teknik offshore melalui pendekatan smart and precise offshore aquaculture engineering untuk komoditas budidaya yang bernilai ekonomi tinggi dan berorientasi ekspor. (mam)
