Gemapos.ID (Jakarta) - Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan Kementerian PUPR meminta sebanyak 20% hunian berbasis Transit Oriented Development (TOD) dialokasikan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Selain itu pihaknya ingin daerah-daerah TOD, terutama yang di daerah premium dapat dibeli oleh masyarakat yang berniat menempati hunian TOD secara langsung.

“Dalam pembangunan TOD harus ada keberpihakan di mana masyarakat yang membeli hunian TOD adalah konsumen yang betul-betul ingin menghuni hunian TOD,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan, Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto di Jakarta pada Kamis (2/3/2023). 

Pembangunan TOD harus berpihak kepada masyarakat yang membeli hunian tersebut untuk ditempati. Jadi, hunian TOD bisa terisi secara penuh dan transportasi publik dekat kawasan TOD menjadi optimal dalam melayani masyarakat.

"Jadi pemerintah harus ada kebijakan yang afirmatif dan lebih berpihak. jadi kita coba 20 persen terlebih dahulu dan kemudian secara bertahap terus kita tingkatkan," ujarnya. 

Sebelumnya, PT Adhi Commuter Properti Tbk. (ADCP), sebagai pengembang properti berbasis transportasi massal di Indonesia siap melakukan percepatan pengembangan hunian berbasis TOD di kawasan Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi (Jabodebek).

Langkah ini seiring perkembangan proyek Light Rapid Transit (LRT) Jabodebek tahap 1 yang akan beroperasi pada 2023.

Hunian berkonsep TOD yang dikembangkan ADCP terintegrasi dengan Stasiun LRT yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. (adm)