Gemapos.ID (Jakarta) - inerja kredit empat bank BUMN, yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dinilai sudah sesuai prinsip kehati-hatian (prudential banking) yang tinggi.

"Penyaluran kredit bank Himbara tidak semudah yang dibayangkan oleh sebagian masyarakat. Selain wajib menerapkan prinsip prudential banking, mereka juga punya hierarki pengambilan keputusan kredit yang cukup panjang," kata ekonom senior Ryan Kiryanto di Jakarta pada Selasa (28/2/2023). 

Bank BUMN juga menerapkan prinsip character, capacity, capital, condition, dan collateral (5C) dalam melakukan analisa kelayakan kredit.

Hasil analisa dengan prinsip 5C digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan kelayakan pemberian kredit.

"Semua kredit yang disalurkan bank Himbara sudah sesuai dengan prosedur yang prudent untuk kegiatan korporasi bisnis maupun konsumer. Karenanya, tidak heran, kredit bank Himbara selama ini telah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia," ujarnya.

Analisa kredit akan dapat menentukan besaran kredit yang diberikan sesuai dengan kebutuhan obyektif dari calon debitur. Hal ini akan menjamin fasilitas kredit yang diberikan akan tetap lancar sampai dengan jatuh tempo kreditnya.

Credit Approval Authority (CAA) berdasarkan prinsip analytical hierarchy process (AHP) ada beberapa layer pengambilan keputusan pemberian kredit, yaitu komite kredit, yang terdiri atas beberapa anggota direksi dan kepala divisi kredit, direktur kredit, kepada divisi, kepala wilayah, dan kepala cabang (sentra kredit).

Bank harus melakukan sejumlah analisa seperti pertama, analisa karakter calon debitur, analisa kapasitas atau kapabilitas atas kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya, analisa kondisi, analisa kapital, dan analisa kecukupan nilai jaminan.

Salah satu indikator kontribusi penyaluran kredit bank Himbara dalam pertumbuhan ekonomi nasional bisa dilihat dari beberapa faktor, antara lain tingkat rasio NPL bank Himbara rendah. 

Gross NPL Bank BUMN tidak sampai 3% dan net to NPL, di bawah 1% akibat gangguan ekonomi seperti pandemi dan gangguan ekspor akibat perang Rusia-Ukraina.

"Itulah yang membuat sebagian kecil debitur di bank BUMN itu mengalami kegagalan usaha. Tetapi, kalau kita lihat presentasi NPL-nya yang begitu kecil, itu mengonfirmasi bahwa prosedural di bank BUMN itu, dalam konteks penyaluran kredit, sudah on the track," katanya.

Sementara itu bank BUMN berkontribusi pada besaram pajak dan dividen yang diberikan ke pemerintah dan kredit produktif yang diberikan seperti kredit investasi, modal kerja, serta kredit skala kecil (UMKM) termasuk di dalamnya kredit usaha rakyat (KUR).

"Dengan keuntungan BRI Rp51 triliun, Mandiri Rp40 triliun, BNI Rp18 triliun, itu kita kebayang nggak, berapa pajak yang diberikan oleh ketiga bank ini. Jadi, pajak yang diberikan bank BUMN itu sangat signifikan, dia akan masuk di pos penerimaan APBN," katanya.

Bank-bank BUMN merupakan pelopor dalam penyaluran KUR, karena memiliki lebih banyak kantor cabang dan outlet untuk menyalurkan kredit kepada debitur UMKM yang belum bankable.