Kodam Kasuari Dorong Percepatan Program Pembangunan Dua Provinsi Baru di Papua

Kodam XVII/Kasuari menggelar rapat pimpinan guna membahas program prioritas pembangunan di Markas Kodam, Arfai, Kabupaten Manokwari, Senin
Kodam XVII/Kasuari menggelar rapat pimpinan guna membahas program prioritas pembangunan di Markas Kodam, Arfai, Kabupaten Manokwari, Senin

Gemapos.ID (Jakarta) - Komando Daerah Militer (Kodam) XVII/Kasuari mendorong percepatan program pembangunan di seluruh wilayah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya dalam memberikan pelayanan dan fasilitas  yang lebih baik kepada warga kedua provinsi pemekaran tersebut.

Panglima Kodam XVII/Kasuari Mayor Jenderal Gabriel Lema di Manokwari, Senin, mengatakan pihaknya telah menggelar rapat bersama Penjabat Gubernur Papua Barat dan Gubernur Papua Barat Daya untuk menyelaraskan program kerja pembangunan tahun 2023.

"Program kerja TNI tidak bisa lepas dari program kerja pemerintah di daerah," kata Pangdam.

Kodam, kata dia, berkomitmen menjaga keamanan pada dua provinsi itu agar program pembangunan terlaksana tanpa ada gangguan dari Kelompok Kriminal  Bersenjata (KKB).

Sebab, keamanan menjadi hal yang sangat prioritas dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar demi menyejahterakan masyarakat di Papua Barat maupun Papua Barat Daya.

"Keamanan itu menjadi atensi kami (TNI) karena pemekaran DOB masih butuh pembangunan," ujar Gabriel.

Ia menjelaskan setiap tahun TNI rutin menyelenggarakan program TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) yang menginduk pada program reguler.

Program tersebut merupakan keterpaduan antara TNI bersama pemerintah daerah sebagai upaya mempercepat pembangunan di daerah perdesaan.

"Program TNI membangun desa itu tiga kali dalam setahun," ucap Pangdam.

Ia melanjutkan, TMMD tahun 2023 nantinya dilaksanakan oleh Komando Distrik Militer (Kodim) pada wilayah Kodam XVII/Kasuari.

Meski demikian, ia berharap setiap pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada program bergulir TMMD yang terbatas menyasar desa-desa sesuai rencana anggaran.

Salah satunya adalah berkoordinasi dengan Kodam untuk merumuskan program pembangunan desa lainnya seperti karya bakti skala besar.

"Semua Pemda sudah merespon baik dan kita akan masuk ke lokasi tersulit," ujar Pangdam.

Menurut dia pelaksanaan TMMD di Tanah Papua memiliki tantangan yang berbeda dari provinsi lain di Indonesia karena harus mengantisipasi gangguan KKB.

Di sisi lain, kondisi geografis Papua secara keseluruhan memiliki berbagai macam keterbatasan.

"Kalau daerah lain normalnya jangkau wilayah 3T saja, tapi di Papua ada KKB sehingga TNI harus di depan," kata Pangdam.

Gabriel menambahkan rapat yang dilakukan secara hybrid itu tak hanya melibatkan dua gubernur melainkan pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Barat dan Papua Barat Daya termasuk Penghubung Komisi Yudisial Papua Barat.

Hal ini berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 yang tak lama lagi akan dimulai.

Dengan demikian, TNI memiliki peran menjaga stabilitas daerah sehingga pemilu terlaksana tanpa hambatan.

"Kita perlu perhatikan kerawanan supaya dilakukan pembinaan," kata Pangdam.(pa)