Ini Kontribusi PGE dalam Panas Bumi BagI Indonesia

"PGE berpotensi untuk memberikan kontribusi potensi pengurangan emisi karbon sebesar 9 juta ton per tahun dan menargetkan menjadi tiga besar perusahaan produsen panas bumi dunia," kata Presiden Direktur PGE Ahmad Yuniarto di Jakarta pada Sabtu (11/2/2023).
"PGE berpotensi untuk memberikan kontribusi potensi pengurangan emisi karbon sebesar 9 juta ton per tahun dan menargetkan menjadi tiga besar perusahaan produsen panas bumi dunia," kata Presiden Direktur PGE Ahmad Yuniarto di Jakarta pada Sabtu (11/2/2023).

Gemapos.ID (Jakarta) - Pertamina Geothermal Energy (PGE) menargetkan peningkatan kapasitas terpasang energi panas bumi menjadi 1.540 megawatt (MW) pada 2030.

"PGE berpotensi untuk memberikan kontribusi potensi pengurangan emisi karbon sebesar 9 juta ton per tahun dan menargetkan menjadi tiga besar perusahaan produsen panas bumi dunia," kata Presiden Direktur PGE Ahmad Yuniarto di Jakarta pada Sabtu (11/2/2023).

Indonesia memiliki potensi besar cadangan energi baru terbarukan seperti panas bumi. 

Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030, mencatat potensi panas bumi di Indonesia mencapai 29.544 MW.

Hingga 2022, kapasitas terpasang energi panas bumi di Indonesia mencapai 2.347,63 MW sesuai proyeksi Kementerian ESDM.

Dari jumlah itu sebanyak 13 wilayah kerja panas bumi dengan total kapasitas terpasang sebesar 1.877 MW dikelola PGE. 

Kemudian, dari 1.877 MW terdiri sebanyak 672 MW dikelola langsung dan 1.205 MW melalui operasi bersama (join operation contract).

Direktur Eksplorasi dan Pengembangan PGE Rachmat Hidayat menambahkan kapasitas terpasang panas bumi sebesar 1.877 MW disalurkan ntuk sekitar 2.085.000 rumah tangga atau setara 88.752 BOEPD bahan bakar fosil.

Sementara itu, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengemukakan pengembangan sektor panas bumi menjadi salah satu strategi unggulan pemerintah untuk mencapai target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Hal ini sesuai "Nationally Determined Contribution" (NDC) dan transisi energi menuju "Net Zero Emissions" (NZE) pada 2060.

"Energinya bersih dan stabil kapasitas pasokannya selama puluhan tahun sehingga sangat cocok untuk dijadikan sebagai andalan pasokan listrik karena dapat diandalkan," ujarnya.

Pemerintah telah melaksanakan sejumlah program untuk mempercepat implementasi panas bumi.

Hal ini dilakukan melalui insentif bea masuk, keringanan pajak saat eksplorasi.

Halnya, mekanisme pembiayaan yang menarik saat eksplorasi hingga program 'government drilling' untuk menekan risiko dan 'cost project'.

Pengembangan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) umumnya membutuhkan waktu 7-10 tahun. Namun, pengembangannya dapat dipercepat dengan adanya "government drilling".

Untuk memenuhi RUPTL 2021-2030 pada 2030 pemerintah menargetkan kapasitas terpasang panas bumi sebesar 3,35 gigawatt (GW).

Pemerintah telah mengeluarkan Perpres Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Pemerintah berharap banyak dari pelepasan umum saham perdana PGE demi peningkatan kapasitas terpasang energi panas bumi di Tanah Air

"Yang menjadi nilai tambah adalah ekspansi PGE berupa penambahan kapasitas. Penawaran saham perdana atau IPO ini salah satu upaya untuk memenuhi RUPTL. Kalau tidak ada penambahan kapasitas terpasang maka IPO Pertamina Geothermal Energy juga tidak ada gunanya," ujar Dadan.

IPO PGE juga dapat memberi sinyal positif bagi swasta dan investor untuk berinvestasi di sektor panas bumi nasional.

PGE akan menjadi perusahaan tunggal panas bumi yang pertama dan terbesar melantai di Bursa Efek Indonesia. 

"Wilayah kerja yang dimiliki PGE itu kelas satu semua dan risikonya juga paling minimal," katanya.