Gemapos.ID (Jakarta) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan pemblokiran anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) sebesar Rp412,08 miliar bisa terjadi akibat dua hal yakni dokumen belum lengkap atau bagian dari automatic adjustment.

“Saya harus cek,” kata Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata pada Rabu (8/2/2023). 

Automatic adjustment adalah penyesuaian anggaran secara otomatis mencakup realokasi anggaran, pemotongan anggaran belanja negara, penyesuaian pagu dan/atau pergeseran antar program.

Hal ini dilakukan guna memastikan setiap kementerian/lembaga (K/L) membelanjakan anggarannya hanya untuk belanja yang diperlukan. Langkah itu diterapkan untuk menggantikan kebijakan refocusing anggaran.

Dalam UU APBN 2023, pasal 32 ayat (1) menyatakan dalam hal perkiraan realisasi penerimaan negara tidak sesuai target, adanya perkiraan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN 2023, kinerja anggaran telah tercapai dan/atau untuk menjaga keberlanjutan fiskal, pemerintah dapat melakukan salah satunya penyesuaian belanja negara.

Sebelumnya Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengeluhkan anggaran kementeriannya yang diblokir Kemenkeu sebesar Rp412,08 miliar. Dana yang diblokir itu termasuk dana bantuan sosial (bansos) sehingga membuatnya sulit menjalankan program.

"Saya sudah sampaikan ke Bu Menkeu. Bu, kalau sudah disetujui DPR kan mestinya kita bisa jalan. Ini termasuk bansos lho Pak, kita diblokir Rp 400 miliar ini," ucapnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pernah menjelaskan anya anggaran yang 'dibintangi' sehingga tidak bisa dicairkan. 

Hal itu dilakukan dalam rangka mengalokasikan cadangan APBN di tengah situasi global yang tidak menentu sehingga K/L didorong lebih fokus pada isu-isu prioritas.

"Kita melakukan cadangan untuk APBN dalam situasi ketidakpastian global tadi, jadi salah satunya kita memang meminta pada K/L untuk melihat prioritas secara lebih tajam lagi," katanya kepada wartawan, Selasa (31/1/2023).

Jika situasi global mulai membaik, mak kemungkinan program-program K/L tersebut seluruhnya dapat dilaksanakan. Selaim itu anggaran yang 'dibintangi' tidak terlalu besar yakni hanya 5%. (dtf/moc)