Gemapos.ID (Jakarta) - Wakil Presiden (Wapres) RI Maruf Amin menilai pernyataan Menpan dan RB Azwar Anas terkait penyerapan anggaran kemiskinan sebesar Rp500 miliar yang digunakan kementerian dan lembaga (K/L) tidak sebagaimana mestinya. 

"Jadi mungkin maksudnya itu jangan sampai, imbauan Menpan itu jangan terlalu besar kepada anggaran yang sifatnya perjalanan, studi banding, biaya ini itu dan menyedot terlalu besar. Kita memang selalu ingatkan itu," katanya pada Sabtu (4/2/2023).

Apalagi, anggaran kemiskinan terbagi dua jenis yakni pertama, perlindungan sosial bagi masyarakat menengah ke bawah dan kedua, untuk melakukan pemberdayaan masyarakat menengah ke bawah agar bisa naik kelas.

Jadi, kementerian dan lembaga bisa mengkoordinasikan programnya untuk mengentaskan kemiskinan. 

"Kita juga minta koordinasi programnya, dan juga konvergensi anggarannya jangan jalan-jalan sendiri. Kita ada target 2024 kemiskinan 0%," ucapnya.

Maruf Amin mengakui target kemiskinan sebesar 0% pada 2024 akan sulit tercapai, sehingga pemerintah masih berupaya keras untuk itu. Pasalnya, pandemic Covid-19 menjadi hambatan penanganan kemiskinan. 

"Cuma kita tetap ingin dengan berbagai cara, langkah efektif, dan terobosan untuk mempercepat gerakan," ujarnya. 

Pemerintah sudah menyusun berbagai program prioritas pengentasan kemiskinan. di 12 provinsi yang mengalami angka kemiskinan tinggi.

"Kita buat sasaran-sasaran prioritas, kan ada 12 provinsi yang disasar karena kita tetap ingin 2024 0%," pungkas Maruf Amin.

Namun, Maruf Amin mengutarakan selama ini masalah utama kemiskinan bukan anggarannya, tapi kinerja program pengentasan kemiskinan yang kurang efektif.

Pasalnya, anggaran kemiskinan sudah sangat besar, tapi kinerja program pengentasan kemiskinan perlu dibuat lebih efektif lagi.

Sebelumnya, Menpan dan RB Azwar Anas mengungkapkan anggaran kemiskinan di kementerian dan lembaga (K/L) hampir Rp500 triliun terserap tidak sebagaimana mestinya..

Pasalnya, anggaran ini hanya habis untuk kegiatan rapat hingga studi banding.

"Hampir Rp500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di K/L, tapi tidak in line dengan target Pak Presiden karena K/L sibuk dengan urusan masing-masing. Programnya kemiskinan tapi banyak terserap ke studi banding kemiskinan, banyak rapat-rapat tentang kemiskinan," ujarnya. (dtf/moc)