Beda Nasdem dan Gerindra dalam Isu Reshuffle Jokowi

Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo. (gemapos.id)
Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo. (gemapos.id)

Gemapos.ID (Jakarta) - Rabu Pon, 1 Februari 2023 diisukan sebagai hari Presiden Joko Widodo akan melakukan reshuffle dalam tubuh Kabinet Indonesia Bersatu.

Presiden Jokowi memang kerap melakukan reshuffle cabinet pada hari Rabu. Terbukti, dalam 7 kali rombakan Menteri selama dua periode ia memimpin selalu dilakukan pada hari rabu. Khususnya rabu Pon dan rabu paing.

Mengangkat dan memberhentikan Menteri memang menjadi hak preogratif presiden, namun menariknya, wacana reshuffle kali ini juga diwarnai dengan isu pertarungan politik menjelang pemilu 2024.

Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo saat ditemui di Jakarta, Selasa (31/1/2023) petang, menyebut isu reshuffle muncul sebagai salah satu imbas dari keputusan Partai Nasdem Sebagai Partai Koalisi Pemerintah mendeklarasikan Capres yang disusung dalam pemilu 2024.

“Reshuffle menteri itu kan hak presiden. Meski kalau kita melihat isu yang berkembang belakangan salah satu alasannya imbas dari sikap Nasdem yang mengusung sosok Anies Baswedan sebagai capres 2024,” kata Karyono.

Karyono menyebut, harusnya keputus Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan juga diikuti mundurnya Nasdem dari Partai Koalisi Pemerintah. Hal itu menunjukkan sikap yang etis Nasdem karena mendukung figure yang disosokkan sebagai anti tesa Jokowi.

“Anies itu kan disosoknya sebagai anti tesa dari Pak Jokowi, nah kenapa sebagai partai koalisi pemerintah malah mendeklarasikan Aneis, sedangkan Jokowi masih menjadi presidan. Etikanya harusnya kalua begitu Nasdem mundur saja dari partai koalisi pemerintah,” ungkapnya.

Karyono juga menyatakan Ketika Jokowi benar-benar melakukan reshuffle, menurutnya itu merupakan hak Jokowi sebagai presiden kepada menterinya dalam menjalankan kerja-kerja pemerintahan.

“Jangan di balik, kalua dalam waktu dekat, entah besok atau kapan pun jika Jokowi mereshuffle kbinet malah dibilang gak elok. Jokowi memang harus tegas supaya kerja-kerjanya gak terganggu,” ujarnya.   

Terkait Gerindra yang juga saat ini sudah mendeklarasikan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada pemilu 2024, Karyono menyebut Kedua Partai itu memiliki kondisi yang berbeda. 

“Posisi Nasdem dan Gerindra itu beda. Nasdem itu partai koalisi pemerintah yang mendukung sosok anti tesa Jokowi. Kalau Gerindra mengusung Prabowo yang sekarang bahkan menyatakan komitmen dukungan ke pemerintah dan siap melanjutkan program-program pembangunan Jokowi. Jadi Beda,” tutupnya. (rk)