Gemapos.ID (Jakarta) - Staf Khusus Menteri Sosial Faozan Amar meraih gelar Doktor Ilmu Ekonomi melalui disertasi berjudul ‘Strategi Penghimpunan Zakat Profesi Pada Organisasi Pengelolaan Zakat Lazismu Berbasis Digital Fundraising’. 

“Kemajuan teknologi memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakat dewasa ini, bukan hanya dalam hal kegiatan sehari-hari, kegiatan ibadah, seperti menunaikan pembayaran zakat pun semakin mudah dilakukan,” katanya di Jakarta pada Selasa (25/1/2023).

Berbagai platform media teknologi yang berbasis gawai secara nyata semakin menunjukkan transformasi dalam melakukan transaksi zakat yang merupakan rukun iman dalam agama Islam.

“Setiap lembaga pengumpul dan penyalur zakat dengan saksama harus mampu melihat potensi mekanisme pengumpulan zakat melalui teknologi ini yang semakin tumbuh,” ucapnya.

Potensi ini yang kemudian menjadi bahan kajian disertasi dan membawanya lulus program doktoral di bidang ekonomi dengan predikat ‘Sangat Memuaskan’.

Disertasi ini mencoba menggali secara mendalam dan komprehensif tentang konsepsi dan metodologi penghimpunan zakat melalui digital fundraising.

Faozan menyampaikan variabel tingkat religiusitas dan kapabilitas organisasi pengelola zakat sebagai pendukung digital fundraising. Pasalnya, ini memengaruhi peningkatan kesadaran masyarakat untuk menunaikan pembayaran zakat profesi. 

Tren pembayaran zakat melalui digital fundraising sangat berkembang pesat terutama saat pandemi Covid-19 yang membatasi berbagai aktivitas konvensional masyarakat. Karena, ini terjadi peningkatan jumlah pembayaran zakat secara digital.

“Hasil survei menyatakan bahwa di tengah gencarnya pandemi, masyarakat Indonesia malah masuk ke dalam masyarakat paling dermawan di dunia,” ucapnya. 

Sinergi berbagai sektor diharapkan peningkatan kualitas dan kapabilitas organisasi atau lembaga pengelola zakat ini.

Langkah ini dilakukan pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) pada beberapa waktu lalu mempublikasikan daftar organisasi pengelola zakat resmi. 

Kebijakannya perlu diimbangi dengan pembinaan dan pengawasan terhadap proses yang dilakukan pengelola zakat, bukan hanya benar secara agama. 

Namun, ini secara hukum konstitusi lewat audit dari akuntan publik yang nantinya berpengaruh terhadap reputasi lembaga. (adm)