Bantahan Pertamina Tidak Tertinggal dalam Penerapan Transisi Energi

“Enam rekomendasi kebijakan tersebut antara lain secara progresif meningkatkan kuantum, prediktabilitas, dan kemudahan aliran pembiayaan ke negara-negara berkembang,” kata Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati pada Minggu (23/1/2023).
“Enam rekomendasi kebijakan tersebut antara lain secara progresif meningkatkan kuantum, prediktabilitas, dan kemudahan aliran pembiayaan ke negara-negara berkembang,” kata Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati pada Minggu (23/1/2023).

Gemapos.ID (Jakarta) - Pertamina optimistis tidak tertinggal dalam penerapan transisi energi bagi masyarakat dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan enam kebijakan. 

Keenam langkah ini diharapkan mengakomodasi tantangan, peluang, dan risiko yang adil dan teratur di negara berkembang.

“Enam rekomendasi kebijakan tersebut antara lain secara progresif meningkatkan kuantum, prediktabilitas, dan kemudahan aliran pembiayaan ke negara-negara berkembang,” kata Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati pada Minggu (23/1/2023).

Hal ini sebagai bagian komitmen global dan menjadi bagian dari rekomendasi kebijakan dari Business 20-Task Force Energy, Sustainability, and Climate (B20-TF ESC) dalam gelaran G20 November 2022 di Bali.

B20-TF ESC juga harus memastikan partisipasi UMKM dalam kegiatan transisi energi dengan pembiayaan dan capacity building.

Selain itu harus memfasilitasi adopsi teknologi oleh rumah tangga dan UMKM untuk penggunaan energi yang efisien, bersih, dan modern.

Dengan demikian, rekomendasi kebijakan lain yang diperlukan yakni percepatan penerapan solusi akses listrik terintegrasi, termasuk off-grid.

Kemudoan, partisipasi masyarakat dan elektrifikasi berbasis grid untuk memperluas akses energi dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Jadi, satuan tugas (satgas) harus menerapkan kebijakan dengan memastikan transisi yang teratur di sumber energi primer.

Terakhir, kebijakan untuk mendukung inovasi teknologi iklim dengan mendukung start-up dan riset universitas dengan teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia yang terampil, pengetahuan, dan sharing facility. 

Satgas juga memiliki prioritas seperti mempercepat penggunaan energi berkelanjutan, memastikan transisi yang adil dan terjangkau serta meningkatkan keamanan energi.

"Kolaborasi antara negara maju dan negara berkembang diperlukan sebagai key enabler untuk mencapai tiga prioritas tersebut," ujarnya. 

B20 berperan sebagai katalis dan mendorong perusahaan atau negara untuk menjalin kemitraan global. 

Sedikitnya, sebanyak 36 kesepakatan kemitraan yang melibatkan 11 negara dengan potensi nilai proyek sekitar 11,5 miliar dolar AS yang dijabarkan di B20-TF ESC.

Selain itu terdapat 12 peluang kemitraan, lima acara business matching dan dua kolaborasi dengan platform investasi dalam business matching avenue di B20-TF ESC. 

Jadi, aksi bisnis tersebut ditempuh melalui kemitraan global untuk mewujudkan rekomendasi kebijakan.

B20-TF ESC merupakan gugus tugas yang dihasilkan oleh keterlibatan kelompok B20 pada forum G20, di mana Indonesia bertindak sebagai presiden pada tahun 2022.

Gugus tugas menangani masalah yang berkaitan dengan energi, keberlanjutan, dan iklim dalam upaya bersama negara-negara anggota untuk mengatasi perubahan iklim. (adm)