Gemapos.ID (Jakarta) - Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus DKI Jakarta yaitu HMI, PMII, IMM, HIMA PERSIS KMHDI, KAMMI dan PMII memeberikan 7 tuntutan kepada pemerintah dalam Refleksi Akhir Tahun 2022 Cipayung Plus DKI Jakarta, Rabu (28/12/2022).

Dalam keterangan tertulisnya yang diterima Jumat (30/12/2022), Ketua PD KMHDI DKI Jakarta I Nyoman Sugidana menyebut masih banyak aspek yang menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah baik dalam lingkup DKI Jakarta maupun pusat di tahun 2022.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi.

Sugi, panggilan akrab I Nyoman Sugidana menilai kebijakan yang dikeluarkan Heru hanya mengutamakan eksistensi ketimbang persoalan substansinya. Banyak juga kebijakan Gubernur sebelumnya yaitu Anies Baswedan telah diganti tampa alasan yang jelas.

“Belum lama menjabat PJ Gubernur Heru Budi sudah banyak menelurkan kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat luas, dana APBD yang dikucurkan tidak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, penggantian Pejabat Pemprov mengindikasikan PJ Gubernur tidak ingin ada jejak Anies di Balai Kota,” ujarnya.

Di tataran isu nasional, Cipayung Plus DKI Jakarta juga memberikan evaluasi penting bagi pemerintah pusat.

Dalam catatannya, ancaman resesi 2023 menjadi momok yang mengerikan bagi negara. Yang terpenting menurut Sugi adalah tentang persoalan ketidakpastian ketersediaan pangan bagi masyarakat menjadi catatan di tahun mendatang.

Hal itu menurutnya melihat sering adanya perbedaan data yang dikeluarkan ke publik oleh para menteri terkait stok dan ketersediaan pangan di Indonesia.

“Pernyataan mentri pertanian Indonesia surplus beras 7 juta ton tapi pernyataan ini bertentangan dengan Direktur Perum Bulog setelah diverivikasi ternyata cadangan beras pemerintah di bawah batas aman 1,2 juta ton,” terangnya.

Selain itu, memasuki tahun politik menjelang pemilu 2024, Sugi menyebut presiden dan penyelenggara pemilu harus bersikap netral dan tidak menunjukan keberpihakan untuk menjaga stabilitas politik dan proses demokrasi bejalan dengan baik sesuai dengan ketentuan.

Kejadian di Kanjuruhan malang dan Kasus Pembunuhan Brigadir J yang menyeret pejabat Polri juga tidak luput menjadi catatan merah bagi Institusi penegak hukum itu.

“Kelalaian penyelenggara dan tindakan represif aparat kepolisian yang menyebabkan jatuhnya banyak korban. Juga, obstruction of justice yang terjadi dalam kasus Brigadir J Menunjukan bahwa perlu adanya pembenahan kondisi internal kepolisian,” beber Sugi.

Untuk itu, dalam Refleksi Akhir Tahun 2022 Cipayung Plus DKI Jakarta mengeluarkan 7 (Sapta) Tuntutan Perjuangan sebagai berikut:

1.    Mendesak BPK Mengaudit sumber kekayaan Pejabat Pemprov DKI Jakarta

2.    Mendesak PJ Gubernur DKI Jakarta untuk mengutamakan substansi ketimbang eksistensi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di ibu kota

3.    Mendesak PJ Gubernur DKI Jakarta untuk bersikap netral dalam menghadapi Pilkada DKI Jakarta 2024

4.    Menuntut KPU dan Bawaslu menjaga netralitas dalam proses penyelenggaraan pemilu 2024

5.    Menuntut Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk membenahi kondisi internal instistusi kepolisian

6.    Menuntut Para Mentri Kabinet Indonesia Maju untuk fokus bekerja sampai akhir periode

7.    Mendesak Presiden RI Joko Widodo mengungkap kasus-kasus HAM yang belum terselesaikan. (rk)