Gemapos.ID (Jakarta) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengingatkan semua pihak untuk tidak lagi berbicara agama mayoritas dan minoritas dalam konteks berkebangsaan.

Hal itu disampaikan Moeldoko dalam Dialog Interaktif Kebangsaan bertema “Pusaran Kekuasaan Geopolitik Indonesia 2024 serta Strategi Pemerintah dalam Menghadapinya” yang diselenggarakan Forum Bersama Umat Kebangsaan, di Auditorium Institut Kesehatan Deli Husada, Deli Serdang, Sumatera Utara, Selasa (20/12).

"Dalam konteks berkebangsaan, jangan lagi bicara mayoritas dan minoritas, karena bangsa ini utuh, dibangun bersama-sama,” kata Moeldoko dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu (21/12/2022).

Dia mengatakan dengan menghilangkan kategori mayoritas dan minoritas, maka tercipta kesempatan untuk menggalang segala potensi yang dimiliki menjadi kekuatan.

“Seperti ketika pandemi COVID-19 kemarin, kita bahu-membahu bersama untuk pulih. Seandainya gotong-royong ini terus dilakukan, bangsa ini akan menjadi kuat," kata Moeldoko.

Dalam RPJMN 2020-2024, Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegas menyatakan komitmen mendorong implementasi moderasi beragama di Indonesia.

Moeldoko menekankan bahwa agama dapat menjadi solusi jitu mengatasi krisis global yang berdampak bagi kesejahteraan masyarakat dunia.

Indonesia pada awal November 2022 lalu, telah menyelenggarakan Religion Forum of 20 (R20) yang dihadiri sekitar 464 pimpinan agama-agama dari 32 negara sebagai bagian dari agenda G20.

Moeldoko menjelaskan bahwa dalam pertemuan R20 tersebut disepakati setidaknya 3 hal, yakni pemimpin agama harus tegas menolak politisasi identitas, para pemuka agama diandalkan untuk membimbing umat dalam mengatasi krisis, dan agama harus menjadi solusi bagi perdamaian dunia.

"Mohon bisa bersama-sama kita terlibat secara langsung untuk membangun negara ini. Membangun negara tidak bisa hanya mengandalkan peran pemerintah, tapi butuh peran semua elemen masyarakat," ujarnya pula.

Lebih jauh menjelang Pemilu 2024, Moeldoko mengingatkan agar masyarakat berhati-hati terhadap politisasi identitas agama yang akan menjadikan agama rentan terlibat dalam konflik sosial.

Dia menyampaikan Kantor Staf Presiden terbuka bagi publik yang ingin berdiskusi dan beraspirasi terkait isu-isu moderasi keagamaan. (ft)