Gemapos.ID (Jakarta) - Kementerian Investasi menilai pembatalan investasi yang dilakukan Softbank Group di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akibat bank ini tidak mau memberikan model investasi yang adil bagi Indonesia.

Langkah ini diketahuinya setelah kementerian investasi mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pendekatan kepada Softbank Group.

"Proposal yang ditawarkan, menurut kami, untung bagi dia, nggak untung ke negara. Dan kami nggak mau didikte," kata Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia di Jakarta pada Rabu (14/12/2022).

Contoh tawaran yang disampaikan Softbank seperti mereka menentukan internal rate of return/IRR (tingkat pengembalian modal) sendiri. 

"Contoh nih ya, dia mau bangun, IRR ditentukan sendiri, nanti pemerintah tinggal sewa ke dia. Nggak fair dong, nggak cincai dong. Jadi kita mencari model investasi yang fair. Artinya yang investornya juga hidup tapi negara juga jangan dibuat berat. Win win," ujarnya.

Bahlil Lahadalia mengemukakan  pengusaha atau investor tidak diizinkan mengatur negara lantaran pengusaha dan pemerintah mesti saling membutuhkan.

"Itu yang dalam bahasa saya, nggak boleh pengusaha itu mengatur negara. Negara yang mengatur pengusaha, tapi juga negara nggak boleh semena-mena ke pengusaha. Nggak boleh, karena kita saling membutuhkan," ucapnya. 

Walaupun IKN Nusantara ditinggal Softbank, tapi proyek ini masih menarik minat banyak investor. Hal ini diliha dari sejumlah investor global berkomitmen menanamkan modalnya di ibu kota baru.

"IKN itu investornya sudah ada, dari UEA, China, beberapa negara Eropa, Taiwan, Korea Selatan, itu ada," katanya.

Sebelumnya, Softbank hengkang dari proyek IKN sempat ramai dikabarkan pada Maret 2022. Walaupun demikian, bank ini mengaku berkomitmen mendukung pengembangan perusahaan rintisan di Indonesia. (ant/din)